Solopos.com, KARANGANYAR–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Karanganyar menemukan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024.
Temuan tersebut diperoleh PDIP Karanganyar saat terjadi selisih suara hasil perhitungan di tingkat PPK dengan Plano salinan C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Karanganyar, Teguh Widayatmo, mengatakan ada beberapa temuan plano salinan C1 dari TPS berbeda dengan perhitungan suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.
PDIP mendapati mark up perhitungan hasil coblosan di antaranya di Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso, Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang, dan Desa Waru Kecamatan Kebakkramat.
“C1 Plano dari TPS berbeda dengan Sirekap yang dipampangkan di proyektor. Jumlahnya tidak masuk akal, perolehan suara lebih dari DPT [Daftar Pemilih Tetap]. Kami punya bukti salinan C1,” kata Teguh kepada Solopos.com, Selasa (20/2/2024).
Teguh mengatakan temuan kasus dugaan penggelembungan suara ini terjadi pada perhitungan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Untuk Pilpres temuan penggelembungan suara terjadi pada pasangan calon (paslon) nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan dugaan penggelembungan suara pileg ditemukan baik di DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten. Di mana, lanjutnya, ada penggelembungan suara caleg.
PDIP, lanjut Teguh, memiliki hasil Plano salinan C1 dari seluruh TPS di Karanganyar. PDIP menyebar 6.400 saksi di seluruh TPS, di mana masing-masing TPS diterjunkan dua orang saksi yakni saksi pileg dan pilpres.
Data tersebut langsung diinput oleh tim IT PDIP di masing-masing kecamatan. Dikatakan Teguh, PDIP mengantongi data riil perhitungan suara hasil pilpres hingga pileg by name seluruh caleg peserta pemilu baik tingkat DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten di Kabupaten Karanganyar.
“Data kami paling komplet dibanding partai politik lain, sehingga jika ada perbedaan data apalagi permainan menggeser suara itu akan terlihat oleh sistem di kami,” kata dia.
Teguh mengatakan permainan pergeseran perolehan suara biasa terjadi dari partai yang hanya meraup suara kecil ke calon tertentu. Apalagi parpol yang tidak memiliki saksi di Pemilu lalu.
Untuk itu, Teguh mengajak parpol peserta pemilu 2024 untuk kritis tentang masalah penundaan rekapitulasi di tingkat PPK. Penundaan ini rawan digunakan untuk memanipulasi data perolehan suara.
Skorsing perhitungan suara pemilu 2024 tingkat PPK dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (18/2/2024).
“Skorsing katanya instruksi KPU pusat yang diteruskan daerah. Karena sistem Sirekap baru ada revisi. Sehingga rekap di tingkat PPK ditunda dua hari [sampai tanggal 20 Februari],” kata Teguh.
Mestinya, lanjutnya, KPU tidak menghentikan perhitungan suara secara manual di tingkat PPK. Penghentian perhitungan tersebut mengakibatkan PDIP Karanganyar rugi banyak.
Dia telanjur membuat kontrak dengan saksi PDIP untuk rekap real count KPU tingkat PPK di 17 kecamatan. Para saksi ini mengawal rekaliputasi berbekal salinan lembar C1 yang diperolehnya dari TPS. Lantaran ditunda, jadwal kerja menjadi kacau.
“Honornya Rp5 juta untuk tim saksi per kecamatan [tenaga hitung manual plus IT]. Karanganyar ada 17 kecamatan. Itu kerugian materi PDIP karena masalah skorsing,” katanya.
Ketua KPU Karanganyar, Daryono, membenarkan adanya penundaan alias skorsing rekapitulasi perhitungan suara pemilu sampai 20 Februari 2024.
“Ada sinkronisasi Sirekap. Tanya ke KPU RI saja. Aku sekedar menjalankan instruksi KPU melalui KPU Jateng,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
