SOLOPOS.COM - Tim gabungan dari kepolisian dan Pemkab Boyolali melakukan sidak ke salah satu SPBU di wilayah Boyolali, Senin (1/4/2024). (tribratanews.boyolali.jateng.polri.go.id)
Solopos.com, BOYOLALI – Tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Jateng, Disperindag Boyolali, dan Satreskrim Polres Boyolali melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di wilayah Boyolali, Senin (1/4/2024).
Sidak dilakukan sebagai upaya antisipasi potensi kecurangan sekaligus mengecek stok apakah aman untuk memenuhi kebutuhan Lebaran 2024.
Berdasarkan informasi di laman tribratanews.boyolali.jateng.polri.go.id, sidak dipimpin Iptu Muhtadi dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng. SPBU yang didatangi antara lain SPBU 44.573.23 di Pomah, Mojosongo, Boyolali, dan SPBU 41.573.01 di Dusun II, Mojolegi, Teras, Boyolali.
Saat sidak, tim memeriksa secara menyeluruh mesin cor BBM, termasuk BBM subsidi dan nonsubsidi. Petugas juga memastikan kesesuaian antara jumlah pengeluaran BBM yang tercatat di mesin dengan jumlah sebenarnya serta memeriksa kelayakan operasional mesin-mesin tersebut.
Tak berhenti di situ, dalam sidak tersebut tim mencatat ketersediaan stok BBM setiap SPBU di Boyolali dan memberikan arahan kepada pegawai SPBU untuk selalu memeriksa kondisi mesin dan stok BBM.
Dari kegiatan sidak itu tidak ditemukan adanya kecurangan atau hal-hal yang merugikan konsumen atau masyarakat. Mesin cor BBM rata-rata dalam kondisi baik dan normal, sementara stok BBM juga terjamin di setiap SPBU yang diperiksa.
Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, seperti dikutip Solopos.com dari artikel di laman tribratanews.boyolali.jateng.polri.go.id, membenarkan tim gabungan melakukan sidak untuk menyikapi ketersediaan BBM menjelang arus mudik Lebaran.
Hasil koordinasi dengan Disperindag maupun Pertamina dan depo-depo Pertamina, kata Petrus, menunjukkan ketersediaan BBM di Boyolali masih aman.
Petrus mengimbau pengelola SPBU di Boyolali dan di mana pun untuk tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. SPBU, kata Petrus, harus memberikan layanan yang adil dan transparan bagi masyarakat.