Solopos.com, SRAGEN—Sragen menjadi salah satu kabupaten dari 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) yang mengikuti penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang digelar di Hotel MG Setos Semarang, Rabu (31/1/2024).
Tim juri independen mencecar pertanyaan berkaitan dengan kemiskinan Sragen karena target penurunan kemiskinan di Sragen selama 2023 tidak tercapai. Tim juri independen itu terdiri atas tujuh orang yang dipimpin Prasetyo Aribowo yang juga Komisaris Utama PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma dengan anggota tiga professor, dua akademisi, dan satu jurnalis.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan paparan dalam penilaian itu. Bupati didampingi para pejabat eselon dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya serta stakeholders terkait.
“Alhamdulillah Sragen bisa mengikuti penilaian PPD tahap II dan hari ini [Rabu] banyak ilmu, masukan, dan saran yang didapatkan untuk menyelesaikan isu kemiskinan. Isu itulah yang ditanya terus dari A-Z. Diskusinya hidup dan tim penilai tidak menjustifikasi tetapi justru mendorong dan memberi pandangan dari pihak ketiga atau dari luar. Mereka melihat Sragen dari luar sehingga objetif,” ujar Yuni, sapaan Bupati, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu sore.
Yuni optismistis dengan hasil penilaian itu. Dia menaruh harapan besar Sragen bisa masuk dalam tiga besar dari hasil penilaian PPD. Hasil PPD ini merupakan prestasi yang Yuni berikan sebelum menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati Sragen pada Desember 2024.
Dalam penilaian itu banyak aspek yang disoroti, seperti pencapaian pembangunan daerah, kualitas dokumen, inovasi, dan proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Pemkab Sragen mendapat giliran presentasi kedua setelah presentasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo selesai yang disampaikan langsung Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.
Yuni mengawali presentasi dengan penayangan video pendek tentang pembangunan di Sragen, dilanjutkan dengan paparan singkat. Dalam paparannya Yuni menargetkan bisa merampungkan enam rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sragen pada 2024.
Dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sragen 2024 ditargetkan mencapai 5,9% karena capaian pada 2023 sudah 5,76%.
“Banyak hal yang kami lakukan di Sragen, salah satunya program lintas pinggiran. Daerah pinggiran yang tidak tersentuh dana desa (DD) dibiayai dari APBD, misalnya jalan antardesa dan jembatan. Kami juga punya program UMKM [usaha mikro kecil menangah] dengan dana Rp10 miliar per tahun, revitalisasi pasar dan ojek wisata, dan kurda Rp2,5 miliar untuk UMKM,” jelasnya.
Dia melanjutkan pengangguran terbuka turun di angka 3,87% dan lebih baik dibandingkan rata-rata di Jateng dan nasional. Dia menerangkan inovasi di tingkat desa ada Sendang Kun Gerit yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDesa) Jatibatur, Gemolong, yang bisa mengentaskan pengangguran. Selain itu, Yuni mengatakan ada upaya job fair untuk menekan pengangguran.
“Dari 5.000 lowongan kerja di Sragen pada 2023 ternyata bisa terisi 50%. Upaya lainnya dengan penempatan pekerja migran di luar negeri dan pemberdayaan BUM Desa,” ujarnya.
Dia menerangkan indeks pembangunan manusia (IPM) Sragen cukup baik. Untuk meningkatkan IPM, Yuni melakukan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
“Jadi GTT dan PTT yang tidak dapat gaji diberi honor dari APBD. Untuk sarana dan prasarana, Sragen punya 20 SD unggulan yang menyebar di 20 kecamatan. Adanya sekolah Al-Azhar juga memicu sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian juga ada Politeknik Pariwisata di Gemolong yang dibangun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan luas lahan 20,3 hektare hibah dari Pemkab Sragen,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
