SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memberikam pengarahan terkait penanganan stunting kepada para lurah dan kades di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (17/10/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — Prevalensi kasus balita stunted atau yang berpotensi stunting di Wonogiri naik menjadi 11,5% pada September 2023 dibanding sebelumnya 10,6% pada Agustus 2023. Padahal, dana miliaran rupiah sudah digelontor untuk menekan angka stunting pada tahun ini.
Menyikapi kondisi itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah serta berbagai pihak yang terkait untuk Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Selasa (17/10/2023).
Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri untuk penanganan stunting sudah cukup besar pada 2023 ini.
Dia menyebutkan antara lain pengadaan paket antropometri untuk 2.153 posyandu di Wonogiri senilai total Rp19 miliar. Selain itu ada program pemberian makanan tambahan (PMT) senilai Rp7 miliar.
Masing-masing desa juga sudah menganggarkan untuk penanganan stunting. Tetapi dengan anggaran besar itu justru prevalensi kasus balita stunted naik 0,9%.
“Menurut saya ini terjadi anomali. Ini ada problem apa? Ada 12% balita yang tidak rutin mengikuti penimbangan di Posyandu. Jumlah anak balita yang ditimbang di posyandu baru 88% dari jumlah seluruh balita yang ada. Makanya prevalensinya naik,” kata Joko Sutopo saat diwawancarai Solopos.com seusai rapat.
Jekek meminta kepala desa/lurah di Wonogiri berkenan untuk berperan aktif dalam penanganan stunting di desa. Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat desa sudah dibentuk. Tetapi memang belum optimal bekerja.
Oleh karena itu, kepala desa harus mulai serius dengan cara melakukan pendampingan seluruh anak balita di desa masing-masing agar rutin mengikuti penimbangan setiap bulan.
Jekek menyebut penimbangan anak balita secara rutin di Posyandu penting dilakukan. Sebab melalui posyandu itu dilakukan monitoring tumbuh kembang anak. Mereka yang dinilai stunted atau sudah dinyatakan stunting akan diintervensi secara khusus, salah satunya dengan pemberian PMT.
Dia menyebut Pemkab Wonogiri memilih database lengkap mengenai penanganan stunting, mulai dari jumlah ibu hamil, anak balita, hingga anak balita stunted. Data itu terekam di aplikasi Cinta Mutiara Keluarga (CMK) Pemkab Wonogiri berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
Masing-masing desa bisa mengakses data tersebut untuk mengetahui data anak balita stunted atau ibu hamil by name by address. Dengan begitu tidak ada alasan bagi desa tidak mengetahui data tersebut.
“Saya masih optimistis target zero stunting pada 2024 bisa tercapai. Ini yang dibutuhkan adalah peran kepala desa sebagai tokoh untuk mencari 12% anak balita yang belum datang ke posyandu. Itu harus diintervensi secara kultural. Tidak hanya mengandalkan kader posyandu,” ujar dia.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Setyarini, menyampaikan asumsi jumlah anak balita di Wonogiri saat ini ada 45.155 anak. Tetapi yang rutin mengikuti penimbangan di posyandu baru sekitar 42.000-43.000 atau sekitar 88% anak.
Hal itu membuat prevalensi kasus anak balita stunted atau berpotensi stunting di Wonogiri jadi tinggi. Idealnya persentase anak balita yang ditimbang mencapai minimal 90%.
Analis Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Kristina Tri Warsini, mengatakan kondisi anak stunted atau stunting berkaitan erat dengan masalah asupan gizi yang mereka konsumsi.
Bayi stunted biasanya karena tidak mendapatkan gizi seimbang sesuai kebutuhan pada usia mereka. Ada beberapa faktor mengapa mereka tidak mendapatkan gizi yang baik, antara lain ketidakpahaman orang tua soal gizi anak, pola asuh yang tidak baik, dan tidak mampu memenuhi gizi anak karena masalah ekonomi.
Kristina juga menyebut selama ini permasalahan dalam penanganan stunting di Wonogiri yaitu tingkat partisipasi anak balita untuk penimbangan rutin belum optimal.
“Kadang mereka yang tidak datang ke Posyandu itu karena sudah ditimbang di sekolah atau lembaga pendidikan usia dini. Jadi mereka merasa tidak perlu lagi datang ke posyandu. Nah ini yang perlu kami koordinasikan,” kata Kristina.
Tenaga Ahli Pendamping Desa Bidang Kesehatan, Agus Hartanto, mengatakan berdasarkan pengamatannya di sejumlah desa dan posyandu, PMT memang sudah berjalan. Hanya, PMT yang seharusnya diprioritaskan berupa protein hewani, justru sedikit atau kadang tidak ada komposisi protein hewani.
Pada sisi lain, banyak desa yang seharusnya mempunyai database soal jumlah anak stunted, stunting, atau keluarga risiko stunting, kenyataan di lapangan hal itu justru nihil. Belum ada sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten dengan desa.
“Akibatnya, ketika desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting, mereka bingung. Termasuk ketika mereka mau mengintervensi stunting desa tidak bisa karena mereka tidak punya data stunting itu,” kata Agus.
Di sisi lain, lanjut dia, secara keorganisasian, penanganan stunting di sejumlah desa belum benar-benar optimal meski sudah terbentuk TPPS. Antarbidang dalam TPPS juga kadang belum saling berkomunikasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Desa Tambak Merang, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Aris Wahyu Suryanto, menyampaikan di desanya ada enam anak balita stunted atau berpotensi stunting.
Mereka terus diintervensi agar tidak menjadi anak stunting. Dia memastikan semua balita di Desa Tambak Merang rutin mengikuti penimbangan setiap bulan.
“Kader-kader posyandu di desa kami sangat baik. Kalau ada balita yang tidak datang ke posyandu, pasti didatangi ke rumah, jemput bola,” kata Aris.