Solopos.com, KARANGANYAR – Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh di Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, kembali mencuat belakangan ini. Sejumlah warga sekitar melakukan demo di Kantor Pemkab Karanganyar menuntut alih fungsi lahan kebun teh Kemuning disetop karena dianggap merusak lingkungan dan memicu bencana alam.
Pengelolaan kebun teh Kemuning ini memang dihadapkan pada dilema. Alih fungsi lahan kebun teh menjadi objek wisata, restoran dan kafe kekinian berhasil membuat kawasan wisata Ngargoyoso mampu menyaingi Tawangmangu.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Pertumbuhan pariwisata di Ngargoyoso sejalan dengan bertambahnya alih fungsi lahan kebun teh menjadi objek wisata dan resto serta kafe kekinian. Banyak wisatawan tertarik untuk datang. Perekonomian berputar.
Di sisi lain, pertumbuhan pariwisata ini berekses negatif pada kelestarian ekosistem kawasan sekitar dan rentan memicu bencana alam. Keberpihakan pemerintah akan menentukan seperti apa wajah kebun teh kemuning 10 tahun ke depan.
Sejak dulu, kebun teh Kemuning merupakan salah satu sumber penghasilan warga. Menurut informasi dari laman puromangkunegaran.com, perkebunan Kemuning awalnya adalah wilayah kekuasaan Mangkunegaran sebelum dikuasai oleh PT Rumpun Sari Kemuning.
Dahulu daerah ini dikelola sebagai perkebunan kopi, namun karena keterbatasan dana dan sewa tanah belum habis jangka waktunya maka sebagian disewa oleh Belanda dan ditanami teh seluas 444 ha.
Tidak lama setelah berhasil kembali di tangan Mangkunegaran, Pemerintah Indonesia mengambil alih dan pada akhirnya mulai tahun 1971 sampai saat ini perkebunan teh Kemuning dikelola oleh PT Rumpun Sari Kemuning selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Seiring berjalannya waktu, perubahan fungsi lahan mulai terlihat dan timbul isu di antara warga dengan pihak pengelola. Masyarakat menilai eksploitasi perkebunan teh semakin mengkhawatirkan karena hampir dijumpai di berbagai lokasi.
Alih fungsi lahan tersebut semakin menjadi ketika muncul wisata-wisata baru, salah satunya pembangunan Kemuning Sky Hills. Tak sedikit kontra yang mencuat karena perubahan dari kebun teh menjadi pengembangan wisata.
Menurut Galang Hermawan, salah satu warga Kemuning yang mengikuti aksi demo di lokasi perkebunan teh pada Jumat (15/3/2024) mengatakan saat ini ratusan hektar lahan kebun teh telah hilang berganti dengan bangunan. Mulai dari Jalan Margo Lawu, lahan parkir, kawasan wisata Jembatan Kaca Kemuning, resto, kafe, dan lainnya.
Menurut data yang diambil dari buku Karanganyar dalam Angka 2024 keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Karanganyar, ada 21 tempat makan atau restoran yang berada di Kecamatan Ngargoyoso. Sebagian menempati lahan kebun teh Kemuning.
Dalam kurun waktu dua pekan ini, warga Kemuning melakukan aksi demo dua kali meminta pembangunan di kawasan perkebunan dihentikan. Mereka khawatir eksploitasi kebun teh semakin parah apalagi di musim hujan berakibat adanya bencana.
Lahan yang dulunya didominasi tanaman teh, kini sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi bangunan-bangunan wisata dan restoran. Dampaknya sangat dirasakan oleh warga sekitar salah satunya dengan adanya bencana.
Padahal perkebunan dapat menjadi salah satu daerah resapan, jika terjadi penggundulan lahan perkebunan teh maka daerah resapan akan semakin menyempit sehingga menimbulkan bencana seperti tanah longsor.
Menurut catatan BPS, bencana tanah longsor yang melanda Kecamatan Ngargoyoso sepanjang 2021 setidaknya ada 6 kasus dan di Kecamatan Jenawi sebanyak 7 kasus.
Tak Izin Pemerintah
Dalam artikel yang tayang di Solopos.com pada 6 Maret 2023, menyebutkan alih fungsi lahan hingga sewa menyewa lahan perkebunan teh di kawasan Kemuning dilakukan tanpa izin Pemkab setempat. PT Rumpun Sari Kemuning (RSK) selaku pemegang hak guna usaha (HGU) kebun teh, belum pernah berkoordinasi dalam pemanfaatan lahan di sana.
Bupati Karanganyar Juliyatmono kala itu mengatakan berdasarkan tata ruangnya, kawasan perkebunan teh Kemuning ditetapkan sebagai agrowisata. Yang artinya kawasan wisata berbasis perkebunan pertanian teh. Sehingga kawasan itu perlu dijaga kelestariannya.
Ada lima desa yang menjadi pemangku kebun teh itu meliputi Jenawi, Segoro Gunung, Gumeng, Ngargoyoso, dan Kemuning. Kelima desa tersebut diberikan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengelolaan kebun teh yang kesemuanya harus berbasis agrowisata. Sementara PT RSK diberi mandat negara sebagai pemegang HGU perkebunan teh tersebut.
“Apa pun yang akan digunakan di sana harusnya koordinasi dengan Pemkab. Kami yang punya wilayah. Tidak boleh tanpa koordinasi dengan pemerintah,” kata Bupati, Senin (6/3/2023).
Sayangnya, Bupati mengungkapkan jika selama ini Pemkab tak tahu menahu mengenai pemanfaatan lahan perkebunan teh itu. Mestinya dalam pemanfaatan lahan tersebut Pemkab dilibatkan. Minimal koordinasi dilakukan agar jelas konsep pemanfaatan lahannya. Jangan sampai merusak lingkungan setempat. Bupati bahkan mengaku hingga saat ini PT RSK belum pernah sowan ke dirinya.
“Ada sewa menyewa di sana kita tidak tahu sama sekali. Itu yang harus kita tertibkan,” katanya.
PT RSK, lanjut dia, tidak boleh serta merta menyewakan lahan ke pihak ketiga tanpa memiliki izin atau legalitas dari Pemkab Karanganyar. Legalitas ini dinilai penting untuk menjaga kawasan kebun teh yang selama ini menjadi ikonik di sana. Bupati berencana menemui langsung pemilik PT RSK terkait persoalan tersebut.
“Sudah saya hubungi. Pemiliknya [PT RSK] itu kan ada di Bali. Sedang cari waktu supaya HGU yang dikuasai oleh PT RSK, bersinergi dan manut polanya pemerintah atau tata ruangnya dan pemanfaatannya,” katanya kala itu.
Bupati pun mengingatkan kepada para pihak ketiga agar tidak tertipu dengan janji-janji lahan kebun teh Kemuning bisa menjadi hak milik (HM). Bupati mengaku telah mendengar laporan dugaan praktik jual beli lahan perkebunan teh Kemuning.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
