SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani dan Pimpinan DPRD Klaten menandantangani persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan APBD 2023 saat rapat paripurna DPRD, Rabu (13/9/2023). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN — Sebanyak tujuh fraksi DPRD Klaten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Angka APBD Perubahan 2023 mengalami kenaikan dibandingkan APBD 2023.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan APBD Perubahan 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp3,1 triliun dibandingkan APBD 2023 sebesar Rp2,6 triliun. Hal itu menyusul kebutuhan besar untuk penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting.
“Dalam pemandangan umum fraksi tergambarkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Makanya dalam APBD perubahan ini harus memuat berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting,” kata Hamenang saat ditemui seusai rapat paripurna di DPRD Klaten, Rabu (13/9/2023).
Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui APBD Perubahan 2023, yakni peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan. Kegiatan itu menjadi salah satu upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
Hamenang mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting tersebut tidak bisa selesai pada 2023. Lantaran hal itu, pada APBD 2024 tetap dianggarkan untuk penanganan dua permasalahan tersebut.
Apalagi, Pemkab Klaten menargetkan pada 2024 angka stunting turun menjadi 11 persen. Saat ini, prevalensi stunting di Klaten berada pada angka 15,36 persen.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan Raperda Perubahan APBD 2023 sudah disetujui tujuh fraksi DPRD Klaten dan sudah disahkan.
“Nanti tinggal disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi. Tahapan-tahapan sudah terlaksana, nanti ada tindak lanjut dari OPD untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kami bahas, rencanakan, dan programkan yang sudah disetujui legislatif asas manfaatnya untuk masyarakat Klaten,” kata Mulyani.
Mulyani mengatakan kegiatan APBD Perubahan 2023 melanjutkan kegiatan yang sudah bergulir dan dibiayai dari APBD 2023.
“Fokusnya melanjutkan di APBD 2023 murni karena mengingat waktu yang pendek tentunya kami tidak bisa melaksanakan kegiatan secara besar, juga mempertimbangkan potensi anggaran,” jelas dia.