Solopos.com, WONOGIRI — Para calon anggota legislatif atau caleg DPRD Wonogiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang gagal mendapatkan jatah kursi pada Pemilu 2024 akan mendapatkan hibah uang senilai Rp5 juta per bulan.
Pemberian uang hibah itu sebagai komitmen partai yang menerapkan sistem pemenangan Pemilu berbasis gotong royong. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan dari 50 caleg yang diajukan, ada 27 caleg yang berpotensi lolos jadi anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dibandingkan Pemilu sebelumnya, jumlah caleg PDIP yang terpilih sebagai anggota legislatif Wonogiri ini berkurang satu. Artinya ada 23 caleg PDIP yang tidak akan mendapatkan jatah kursi di DPRD Wonogiri pada 2024 ini.
Pria yang akrab disapa Jekek itu menerangkan para caleg PDIP di Wonogiri yang gagal melenggang ke parlemen itu bakal tetap dirawat sebagai kader partai. Mereka akan menerima uang layaknya gaji atau honorarium senilai Rp5 juta/bulan/orang selama lima tahun.
Dana itu bersumber dari potongan fraksi PDIP di DPRD dan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah daerah Wonogiri. Dia menyebutkan partai mendapatkan dana potongan fraksi PDIP di DPRD Wonogiri itu sebesar 10%.
Sedangkan bantuan keuangan parpol yang diterima PDIP dari Pemkab Wonogiri lebih dari Rp500 juta/tahun. Jekek menjelaskan dana itu diberikan sebagai konsekuensi penerapan strategi Komandan Tempur (KomandanTe) Stelsel atau pemenangan elektoral terpimpin, berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai pada Pemilu 2024.
Dengan strategi itu setiap caleg memiliki wilayah tempur berbasis desa sehingga mereka tidak saling berebut konstituen. Sebaliknya, mereka justru bergotong royong agar partai memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
Representasi Gotong-royong
”Ini pola perawatan yang kami inisiasi sebagai komitmen gotong royong. Sebab siapa pun yang jadi, di dalamnya ada capaian [kontribusi perolehan suara partai] dari mereka yang tidak jadi. Ini representasi dari gotong royong,” kata Jekek saat ditemui Solopos.com di Selogiri, baru-baru ini.
Dia menyampaikan asas gotong royong ini tidak hanya berlaku saat Pemilu, melainkan dalam kerja-kerja politik lima tahun ke depan. Para caleg, baik yang jadi atau tidak jadi anggota DPRD Wonogiri mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada konstituen.
Menurut pria yang juga Bupati Wonogiri itu, sistem gotong royong ini mestinya juga diterapkan di DPC kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sebab hal itu sudah diatur dalam Peraturan Partai (PP) No 1/2023 dan sudah disosialisasikan kepada para caleg sejak dua tahun sebelum Pemilu 2024.
Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonogiri, Imam Santoso, menerangkan nilai bantuan keuangan parpol diberikan berdasarkan perolehan surat suara sah parpol dalam Pemilu terakhir. Setiap satu surat suara sah, parpol menerima Rp1.800.
Imam mengatakan berdasarkan Permendagri No 78/2020, bantuan keuangan parpol digunakan untuk pendidikan politik dan operasional kesekretariatan parpol. “Dana bantuan keuangan parpol itu diberikan per tahun kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD Wonogiri,” ujar dia.
Sementara itu, berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di KPU Wonogiri, PDIP memperoleh total 330.002 suara sah di lima daerah pemilihan. Dengan demikian, partai berlambang banteng itu akan menerima bantuan keuangan parpol senilai Rp594 juta/tahun.
Jika 23 caleg PDIP yang gagal lolos ke parlemen itu mendapatkan Rp5 juta/bulan, PDIP setidaknya bakal mengeluarkan Rp115 juta per bulan atau Rp1,38 miliar per tahun untuk para caleg tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
