Solopos.com, KARANGANYAR — Baru delapan bulan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Hadi Prajoko, menimbulkan ketidakpercayaan Dewan Pengurus Daerah (DPD).
Lima dari enam DPD HPK Indonesia kemudian menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jawa Dwipa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu (2/3/2024) malam. Munaslub menghasilkan keputusan memberhentikan Hadi Prajoko sebagai ketua umum HPK.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Selain mencopot Hadi Prajoko, Munaslub juga menetapkan Tony Hatmoko, sebelumnya menjabat Ketua Harian DPP HPK sebagai Ketua Umum. Kemudian juga menetapkan Kepengurusan DPP HPK hasil Munaslub.
Wakil Ketua DPP HPK, Ratu Dewi Kunti mengatakan, Munaslub dihadiri 40 orang dari unsur perwakilan Ketua DPD HPK, masyarakat adat dan paguyuban. Dari enam DPD HPK, lima di antaranya menghadiri Munaslub, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Sedangkan DPD HPK Bali, tidak hadir.
Dia mengatakan Munaslub digelar untuk merefleksikan kinerja dan program kerja, selepas Musyarawah Nasional (Munas) ke-IX HPK yang digelar di gedung DPRD Karanganyar pada Jumat-Minggu (23-26/6/2023) lalu. Munas saat itu dibuka Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dengan hasil mengukuhkan Hadi Prajoko sebagai Ketua Umum HPK.
Namun belum genap setahun Munas berlalu, dia mengatakan banyak gejolak yang muncul di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hadi Prajoko.
“HPK ini organisasi himpunan yang tidak lepas dari partisipasi semua anggota dalam mengambil keputusan. Namun yang terjadi Ketua Umum versi Munas itu menciptakan situasi tidak kondusif sehingga muncul mosi tidak percaya,” kata dia saat dijumpai di Jawa Dwipa Heritage Resort and Convention Karangpandan, Karanganyar pada Minggu (3/2/2024).
Sekretaris Umum HPK, Tatang Cahyono menilai, arogansi Hadi Prajoko dalam manajemen kepemimpinan memicu permasalahan. Puncaknya, Hadi Prajoko memecat dan mengganti struktural kepengurusan tanpa prosedur melalui Munas maupun Munaslub.
Hadi Prajoko juga melakukan perubahan Administrasi Hukum Umum (AHU) SK Kemenkumham hasil Munas 2023 menjadi AHU 2024. Perubahan ini tanpa sepengetahuan pengurus yang semestinya dilakukan melalui Munas atau Munaslub.
“Atas tindakan itu, digelar Munaslub yang hasilnya memberhentikan Hadi Prajoko. Kemudian menetapkan Tony Hatmoko sebagai Ketua Umum HPK,” katanya.
Dia mengatakan setelah Munaslub agenda selanjutnya segera mengurus AHU ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk disahkan secara hukum.
Ketua Umum terpilih versi Munaslub, Tony Hatmoko mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang segera diselesaikannya. Di antaranya memperbaiki tata kelola organisasi, melakukan konsolidasi internal dan eksternal, memfasilitasi masayarakat adat dan penganut kepercayaan di luar Jawa untuk masuk dalam organisasi HPK.
Saat ini, Tony mengatakan ada sekitar 1.638 organisasi penghayat dan masyarakat adat di Indonesia. Hal ini semakin memperteguh eksistensi budaya luhur, serta tradisi yang menjadi bagian budaya turun temurun di Indonesia.
Tony pun berharap Pemerintah memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
