SOLOPOS.COM - Musrenbang CSR digelar di gedung paripurna DPRD Klaten, Selasa (31/10/2023). (Istimewa/Bagian Prokopim Setda Klaten)
Solopos.com, KLATEN — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Klaten menggelar musyawarah perencanaan pembangunan corporate social responsibility (Musrenbang CSR) di DPRD Klaten, Selasa (31/10/2023). Dalam Musrenbang itu, dunia usaha sepakat rehab rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi program unggulan forum CSR.
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, mengatakan kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada 2024 diarahkan untuk peningkatan kemajuan daerah yang didukung dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi berkelanjutan.
“Prioritas pembangunan 2024 ada lima, yakni penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan, penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan suasana kondusif, wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana,” kata Jajang Prihono berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Bagian Prokopim Setda Klaten.
Terkait pembiayaan pembangunan pada 2024, Jajang menjelaskan di antaranya bersumber dari Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau APBD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Klaten atau APBD Klaten, swasta seperti investasi, hibah, kemitraan, kerja sama dan CSR serta swadaya masyarakat.
Terkait pembiayaan pembangunan pada 2024, Jajang menjelaskan di antaranya bersumber dari Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau APBD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Klaten atau APBD Klaten, swasta seperti investasi, hibah, kemitraan, kerja sama dan CSR serta swadaya masyarakat.
Pada kesempatan itu, Jajang menyampaikan terima kasih kepada pimpinan perusahaan di Klaten yang sudah mengikuti Musrenbang CSR.
“Yang patut disyukuri dan bangga bahwa Musrenbang CSR ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia,” kata Jajang.
Pandu menjelaskan hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Hal ini dikarenakan sudah melandainya pandemi Covid-19 yang berdampak pada mobilitas masyarakat mulai meningkat hingga perekonomian perlahan mulai bangkit kembali.
“Pada 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten menurun sebesar 1,16 persen menjadi 12,33 persen. Hal ini disebabkan dengan mulainya aktivitas normal penduduk pascapandemi Covid-19,” ujar Pandu.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada 2022 setelah dua tahun sebelumnya mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Pada 2022, tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 1,71 persen, yakni dari 5,48 persen di tahun 2021 menjadi 4,31 persen di tahun 2022.
Ketua Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Klaten, Wahyu Hariadi, dalam paparannya, mengatakan tantangan pembangunan di Kabupaten Klaten pada 2024 di antaranya terbatasnya sumber daya pembiayaan pembangunan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum berkembangnya usaha ekonomi produktif, terbatasnya sumber daya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.
Tantangan lainnya yakni belum ada sinergisitas pelaksanaan program pembangunan daerah dengan program CSR.
Ketua Forum CSR Klaten yang juga Direktur Utama Bank Klaten, Tulus Yunianto, mengatakan Musrenbang CSR diikuti sekitar 100 peserta dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Klaten, para pelaku dunia usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stakeholder lainnya.
Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah dengan program CSR. Kegiatan itu sekaligus dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR serta meningkatkan kemitraan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah dan membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Pelaporan nilai tertinggi CSR semua perusahaan yang dihimpun Forum CSR Kabupaten Klaten dicapai pada 2016, sebesar Rp19.435.585.750. Pada 2021 mengalami penurunan menjadi Rp13.858.255.612 dikarenakan perekonomian daerah kala itu baru mulai bangkit kembali akibat pandemi Covid-19.
Pada 2022, nilai CSR di Klaten mengalami sedikit penurunan menjadi Rp13.854.791.882 dan tahun 2023 sampai bulan Oktober 2023 laporan yang masuk baru sebesar Rp5.675.837.357.
“Sedangkan akumulasi keseluruhan CSR dari tahun 2012 sampai dengan saat ini sebesar Rp128.874.150.582. Melalui Musrenbang CSR 2023 disepakati program unggulan berupa rehab RTLH karena saat ini Pemkab Klaten yang dipimpin Bupati Klaten, Sri Mulyani, baru berkonsentrasi pada rehab rumah warga yang masuk kategori RTLH. Sehingga melalui program CSR, nantinya semua warga Klaten dapat menempati rumah layak huni,” ujar Tulus.