Solopos.com, SRAGEN — Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga akhir Oktober 2023 baru mencapai 85,4%. Komisi II DPRD Sragen memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkontribusi dalam PAD. Realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen terhitung masih cukup rendah karena baru 53,29%.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sragen, Tri Handoko, mengungkapkan sejumlah OPD dipanggil ke Komisi II untuk meminta progres realisasi PAD di masing-masing OPD. Dia menekankan pada prinsipnya peningkatan PAD dilakukan tetapi tetap mengutamakan pelayanan.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dia melihat dari sejumlah OPD yang dipanggil, pendapatan dari DPU yang terhitung masih rendah, yakni 46%. Dia mengatakan pendapatan di DPU terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG).
“Peluangnya cukup besar di pendapatan PBG karena ada banyak investor yang masuk ke Sragen. Jadi realisasi 46% itu dari total target Rp2,5 miliar. Kami menyarankan agar dipermudah dan dipercepat dalam pelayanan PBG,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (25/10/2023).
Dia menerangkan yang cukup bagus dan mendapat apresiasi itu RSUD Sukowati Tangen karena realisasi pendapatannya naik lima kali lipat. Dia mengatakan naiknya pendapatan di RSUD Tangen itu karena sudah ikut serta dalam pelayanan BPJS.
“Di RSUD dr. Soeratno Gemolong juga menunjukkan progress yang signifikan karena ada pelayanan mobile atau jemput bola,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPU Sragen, R. Suparwoto, saat dihubungi Solopos.com, menyatakan realisasi target PAD dari DPU bukan 46% tetapi sudah naik menjadi 53,29% dari target.
Dia menerangkan awalnya target ditetapkan Rp1,67 miliar tetapi pada APBD Perubahan ditambah targetnya menjadi Rp2,5 miliar dengan asumsi banyak pabrik berdiri pada akhir 2023 ini.
“Ternyata pabrik-pabrik yang diasumsikan berdiri tidak jadi berdiri. Ini yang sudah pasti berdiri ada satu pabrik dan nilai PBG-nya mencapai Rp300 juta. Saat di APBD penetapan itu sebenarnya realisasinya sudah 90% dari target Rp1,6 miliar. Karena di APBD Perubahan ditambah maka realisasi pendapatan jadi turun,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menyatakan realisasi PAD menjelang akhir 2023 sudah mencapai 85,4%. Dia menerangkan dari sektor pajak sudah hamper memenuhi target.
“Untuk mengejar sisa dua bulan, kami akan menggiatkan sosialisasi kepada para wajib pajak dan wajib pungut pajak. Wajib pungut pajak itu seperti bendahara di OPD maupun di pemerintah desa,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
