Solopos.com, WONOGIRI — Jumlah perempuan calon anggota legislatif atau caleg yang diprediksi lolos menjadi anggota DPRD Wonogiri sesuai hasil Pemilu 2024 masih jauh dari ideal. Hanya 10 perempuan caleg yang diprediksi lolos ke parlemen Wonogiri.
Artinya keterwakilan perempuan masih di angka 20% dari 50 kursi DPRD Wonogiri. Idealnya sesuai ambang batas yang ditentukan keterwakilan perempuan bisa mencapai 30% dari total jumlah kursi.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Wonogiri ini dinilai bisa berdampak pada terabaikannya aspirasi perempuan. Kebijakan yang memperhatikan hak-hak perempuan dikhawatirkan akan sulit terwujud.
Data yang dihimpun Solopos.com berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Wonogiri, ada 10 caleg perempuan yang diprediksi lolos ke lembaga legislatif daerah tersebut. Dari lima daerah pemilihan (dapil), hanya dapil III yang tidak ada keterwakilan perempuan.
Caleg perempuan yang diprediksi lolos di dapil I yaitu Arum Subekti (Partai Gerindra), Azalea Puteri Utami (PDIP), dan Reni Toriliana (Partai Golkar). Dapil II ada Sri Rejeki (PDIP), Any Wahyu Setiyawati (PDIP), Kisyanti (PDIP), Nyamik (PKS), dan Yekti Dewi (PAN).
Di dapil IV nama caleg perempuan yang diprediksi lolos hanya Titik Sugiarti (PDIP). Sementara caleg perempuan di dapil V yang diproyeksikan lolos juga hanya satu orang, yakni Intan Kusuma Susanti (Partai Golkar). Dari 10 caleg perempuan itu, lima di antaranya petahana.
Pada Pemilu 2019, terdapat delapan perempuan anggota DPRD Wonogiri. Secara jumlah, ada peningkatan caleg perempuan yang lolos ke parlemen Wonogiri pada Pemilu 2024.
Pemerhati politik sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri, Isnawanti Sholihah, mengatakan meski ada peningkatan, jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Wonogiri masih sangat minoritas dibandingkan caleg laki-laki.
Peran Partai Politik
Dia menjelaskan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Wonogiri tidak lepas dari peran partai politik (parpol) peserta Pemilu. Menurutnya, sejak awal banyak parpol yang mengikutsertakan perempuan sebagai caleg hanya untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada Pemilu.
Kehadiran perempuan sebagai unsur peserta Pemilu dianggap hanya sebagai pelengkap bagi parpol. Ketika perempuan sudah dinyatakan sebagai caleg, banyak dari mereka tidak diperhatikan oleh parpol. Seakan mereka harus berjuang sendiri untuk memperoleh suara pada Pemilu.
“Banyak parpol yang menganggap perempuan itu sebagai pelengkap saja agar mereka lolos menjadi peserta Pemilu. Parpol menganggap yang penting keterwakilan perempuan bisa memenuhi ambang batas 30% dari seluruh calon yang diajukan,” kata Isna saat dihubungi Solopos.com, Rabu (13/4/2024).
Berdasarkan data KPU Wonogiri, dari 14 parpol mendaftarkan caleg, semuanya memang memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan dari total seluruh caleg yang diajukan.
Namun jika diamati, persentase jumlah caleg perempuan dari masing-masing parpol lebih sedikit dibandingkan laki-laki, kecuali Partai Perindo yang mengajukan lima perempuan dari total delapan caleg.
Keterwakilan perempuan mencapai 50% juga ada dari Partai Ummat dan PSI. Tetapi hal itu karena jumlah caleg yang mereka ajukan masing-masing hanya dua orang.
Menurut Isna, jumlah perempuan di jajaran anggota legislatif Wonogiri yang sedikit itu bisa berdampak terhadap terabaikannya aspirasi dan perjuangan perempuan di Wonogiri. Kebijakan-kebijakan yang sedianya bisa lahir untuk memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan dikhawatirkan sulit terwujud.
”Aspirasi-aspirasi yang membawa hajat hidup orang banyak, terutama yang memperhatikan perempuan sulit tercapai. Lagi-lagi, perempuan masih tetap akan termarginalkan dengan kondisi seperti itu,” ujar dia.
Budaya Patriarki
Padahal, lanjut Isna, masih banyak persoalan perempuan di Wonogiri yang perlu mendapatkan perhatian. Dia mencontohkan masih banyak ditemui kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, jam kerja yang berlebihan bagi perempuan pekerja dengan upah murah, dan kesenjangan dengan laki-laki dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
“Belum lagi penanganan stunting. Itu sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Perempuan hamil yang sehat, hidup layak, dan sejahtera bisa meminimalkan kasus stunting. Ini masih menjadi persoalan di Wonogiri,” jelasnya.
Pengamat politik lainnya yang juga mantan komisioner KPU Wonogiri, Wahyu Nurjanah, menyampaikan selain parpol, masyarakat Wonogiri yang masih kental dengan budaya patriarki juga menjadi faktor mengapa keterwakilan perempuan di DPRD Wonogiri masih minim.
Nurjanah membeberkan masih banyak warga yang menganggap perempuan tidak mampu menjadi pemimpin atau pembuat kebijakan dibandingkan laki-laki. Mereka masih meragukan peran perempuan yang bisa mewakili masyarakat. Padahal perempuan memiliki kedudukan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi wakil rakyat.
”Masih banyak parpol yang kurang mendorong kader perempuannya untuk maju. Masyarakat juga masih beranggapan perempuan kurang mampu untuk mengambil keputusan yang bijaksana dibandingkan laki-laki,” kata Nurjanah.
Menurut dia, dengan kondisi seperti itu, para caleg yang lolos menjadi anggota legislatif Wonogiri harus benar-benar bekerja dengan baik. Mereka perlu membuktikan bahwa perempuan juga mampu untuk bekerja dan mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
Di sisi lain, dia berharap meski minoritas, para perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Wonogiri bisa menyuarakan aspirasi kalangan mereka. Mereka tidak boleh larut dalam zona nyaman sebagai anggota legislatif.
”Mudah-mudahan keterwakilan perempuan yang terpilih nanti bisa betul-betul mewakili suara dari para perempuan, memperjuangkan hak-hak dan menyuarakan aspirasi perempuan,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
