Indah Septiyaning Wardani / Astrid Prihatini WD | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - KPK melakukan tahapan observasi kepada Pemkab Karanganyar sebagai kandidat Percontohan Kabupaten Anti Korupsi di Ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati pada Kamis (7/3/2024). (Solopos.com/Septiyaning Wardani)
Solopos.com, KARANGANYAR-Kinerja dan program kerja seluruh instansi di lingkungan Pemkab Karanganyar akan dipantau khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa bulan ke depan. Monitoring dan observasi oleh lembaga antirasuah ini dilakukan setelah Kabupaten Karanganyar menjadi kandidat percontohan kabupaten antikorupsi.
Selain Kabupaten Karanganyar, di Jawa Tengah ada Kabupaten Sragen dan Kota Solo yang masuk menjadi kandidat percontohan kabupaten/kota antikorupsi. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul Kiswijanto Sujadi mengatakan KPK menerima usulan 99 kandidat Kabupaten dan Kota sebagai percontohan anti korupsi, termasuk tiga daerah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Karanganyar, Kota Solo, dan Kabupaten Sragen.
Nantinya dari 99 kandidat tersebut akan dilakukan analisis sesuai indikator yang telah ditetapkan, untuk disaring menjadi 12 Kabupaten/Kota menjadi calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi.
“Jadi nanti kita saring menjadi delapan kabupaten dan empat kota percontohan antikorupsi,” katanya saat pembukaan acara observasi percontohan di Ruang Anthurium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (7/3/2024).
“Jadi nanti kita saring menjadi delapan kabupaten dan empat kota percontohan antikorupsi,” katanya saat pembukaan acara observasi percontohan di Ruang Anthurium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (7/3/2024).
Dia mengatakan selama menjadi kandidat, KPK akan melakukan observasi berdasarkan enam komponen percontohan kabupaten/kota antikorupsi. Enam komponen itu dari mulai tata laksananya, pelayanan publiknya, sistem pengawasannya, partisipasi publiknya, pembangunan budaya kinerja yang anti korupsi di pemerintah dan yang terakhir adalah bagaimana peningkatan kearifan lokal.
Tahapan observasi KPK ini berjalan mulai Maret hingga April. Kemudian tahapan selanjutnya dilakukan pada Mei hingga Oktober mendatang.
“Daerah yang lolos sebagai percontohan antikorupsi harus memenuhi enam komponen dan 19 indikator, salah satu indikatornya tidak terdapat kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” katanya.
Sebagai kandidat kabupaten/kota antikorupsi, dia berharap Kabupaten Karanganyar mampu menjaga komitmennya mewujudkan wilayah bebas korupsi. Program percontohan ini, dia mengatakan bertujuan untuk meniadakan penyimpangan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, serta meningkatkan kemampuan para pejabat pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab menilik dari kasus korupsi yang ditangani KPK, banyak kasus penyelewengan anggaran yang mencuat dari birokrasi pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota.
“Dari 1.478 kasus, 601 di antaranya merupakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Maka ini salah satu upaya KPK,” katanya.
Menurutnya, efektivitas dalam menekan angka korupsi sudah dirasakan melalui program percontohan desa anti korupsi. Terdapat penurunan angka korupsi di tingkat pemerintahan desa pasca penerapan program desa anti korupsi.
“Alhamdulillah Desa Anti Korupsi sekarang berjalan baik, kemudian pengelolaannya lebih baik lagi, sumber daya manusianya lebih mengetahui lagi bagaimana bekerja dengan baik, demikian juga nanti kita harapkan terjadi di Kabupaten kota. Dan kalau kita lihat hasil survei pun juga terjadi penurunan,” katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan komitmen dalam menekan angka tindak pidana korupsi sudah dilakukan pemkab beberapa tahun terakhir. Timotius mencontohkan terdapat peningkatan presentase dari angka Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejak tahun 2020 lalu. Di tahun itu, indeks MCP Karanganyar masih di angka 65%, dengan peringkat ke-35 di Jawa Tengah.
Kemudian, terjadi kenaikan secara bertahap. Di 2021, Kabupaten Karanganyar berada di peringkat 32 se-Jateng. Kemudian meningkat di 2022 di peringkat 31, lalu melesat ke peringkat sembilan pada 2023. “Jadi dari indeks yang awalnya peringkat buncit di Jawa Tengah, kita bersyukur sudah diposisi peringkat kesembilan. Ini artinya komitmen kita menunjukkan arah yang baik,” katanya.
Timotius mengatakan terpilihnya Karanganyar menjadi kandidat kabupaten percontohan antikorupsi merupakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat sesuai dengan aturan birokrasi yang benar. Dia pun mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karanganyar untuk menjaga komitmennya menjaga integritas dan membangun sistem yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kesempatan ini tidak akan terulang kembali, Kabupaten Karanganyar mendapatkan ruang bahwa kita birokrat diberi kesempatan yang sangat luas, dalam waktu 1 tahun ini untuk membangun birokrasi seperti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh birokratif itu sendiri,” katanya.
Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto mengatakan usulan tiga calon percontohan kabupaten/kota di Jawa Tengah sesuai hasil analisis antara Gubernur Jawa Tengah dengan KPK. Pihaknya mendorong penuh ketiga calon agar dapat terpilih menjadi kandidat percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi.
“Tentu ini tidak mudah, untuk menuju calon saja masih banyak prosesnya, karena harus memenuhi 6 komponen dan 19 Indikator dari KPK,” ujarnya.