Solopos.com, KLATEN — Bupati Klaten Sri Mulyani melantik 117 pejabat yang menduduki posisi baru pada pekan pertama Januari 2024. Ada yang unik pada pelantikan yang berlangsung di Pendopo Pemkab Klaten, Kamis (4/1/2024).
Para pejabat yang dilantik mengenakan pakaian surjan lurik untuk laki-laki dan kebaya lurik untuk perempuan sebagai dresscode. Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, dari 117 pejabat yang dilantik ada tiga pejabat tinggi pratama (eselon II).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Kemudian 10 pejabat administrator, 33 pejabat pengawas, 54 guru yang mendapatkan penugasan sebagai kepala SD, serta 17 pegawai yang mendapatkan penugasan tambahan sebagai kepala Puskesmas.
Tiga pejabat eselon II yang dirotasi yakni Amin Mustofa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian Much Nasir yang semula menjabat Kepala Dissos P3APPKB kini secara definitif menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Klaten. Sedangkan Agus Suprapto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini menjabat Inspektur Daerah.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan suasana pelantikan kali ini berbeda dibandingkan biasanya. “Hari ini sanggat membanggakan dengan mengenakan ciri khas Klaten yakni lurik. Sehingga menambah percaya diri dan semangat berkarya para perajin lurik,” jelas Sri Mulyani dalam sambutannya.
Selain itu, pemakaian dresscode lurik pada pelantikan itu juga diharapkan mampu menyejahterakan dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Klaten. “Jika para pejabat dan ASN selalu bangga dengan buatan Klaten, masyarakat akan percaya dengan Pemerintah Kabupaten Klaten,” ujarnya.
Terkait pelantikan yang digelar siang itu, Mulyani mengatakan awal tahun menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja. Dia menjelaskan mutasi dan rotasi itu kebijakan yang wajar dilakukan dalam organisasi termasuk pemerintah daerah.
Dia menjelaskan setiap OPD perlu penyegaran. Penjenjangan dan regenerasi yang didasari aturan menjadi proses yang lumrah di institusi mana pun.
“Di balik perubahan pejabat lingkungan Pemkab Klaten, saya mengharapkan bisa membuahkan perbaikan kinerja semua OPD. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan mengatasi masalah yang dihadapi. Maka logikanya tidak boleh ada pejabat atau aparatur daerah khususnya di lingkungan Pemkab Klaten yang justru membuat masalah dan kesulitan bagi masyarakat Klaten,” kata Mulyani.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klaten, Agus Setyawan Prasetyoko, mengatakan untuk posisi pejabat pimpinan tinggi pratama hanya dilakukan pergeseran. Soal kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama, Agus menjelaskan untuk sementara diisi pelaksana tugas (Plt). “Plt masih menunggu petunjuk dari pimpinan,” kata Agus.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
