Solopos.com, SRAGEN — Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Sragen melakukan berbagai terobosan untuk membangun kesadaran masyarakat Sragen agar taat bayar pajak kendaraan bermotor. Saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sragen mencapai Rp61,633 miliar.
Tunggakan pajak itu terhitung mulai 1 Januari 2023 hingga 18 November 2023 dari total 115.390 unit kendaraan bermotor yang menunggak pajak, baik roda dua maupun roda empat.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Tunggakan itu kalau bisa menjadi pendapatan daerah maka bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik yang besar. Angka tunggakan itu mendekati nilai proyek pembangunan Kantor Pemda Terpadu, berupa gedung empat lantai, senilai Rp93,6 miliar.
Kepala UPPD/Samsat Sragen, Sri Marjoko, Selasa (21/11/2023), mengungkapkan upaya jemput bola untuk mengurangi tunggakan itu dilakukan dengan mendekatkan dan memudahkan pelayanan. Pihaknya juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan perusahaan sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor.
Berbagai program yang memudahkan wajib pajak juga sudah digulirkan Samsat Sragen, seperti bebas denda atau sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sejak 15 November-22 Desember 2023. Ada juga bebas pajak pokok kendaraan tunggakan tahun kelima, bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke-2 (BBNKB II), hingga pemberian hadiah.
“Kami juga jemput bola pelayanan ke perusahaan, yakni PT Japfa dan PT Aroma Sukowati. Ada juga kendaraan pelat merah alias kendaraan dinas pemerintah yang belum bayar pajak, tetapi paling dominan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Sri Marjoko pihaknya juga mengadakan pelayanan keliling, pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Samsat Paten Tanon dan Gemolong, dan ada Samsat Budiman dengan melibatkan PT BPR BKK Karangmalang dan BUMDesa. “Ada 17 BUMDe yang bekerjasama dengan Samsat untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor tahunan, seperti di Jenalas, Karangpelem, dan Masaran. Hampir setiap kecamatan ada pelayanan Samsat melalui BUMDes . Selain itu juga ada 15 BPR dan BKK di Sragen yang sudah bekerja sama dengan kami,” ujarnya.
Dari seratusan ribu unit kendaraan yang belum bayar pajak itu mayoritas ada di tiga kecamatan, yakni Sragen, Karangmalang, dan Masaran. Tiga daerah itu memiliki jumlah penduduk paling padat di Kabupaten Sragen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
