Solopos.com, SRAGEN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai Jumat (9/2/2024).
Distribusi logistik Pemilu 2024 itu dilakukan selama tiga hari, Jumat-Minggu (9-11/2/2024). KPU juga mengantisipasi persiapan dalam proses pemungutan suara yang jatuh pada Rabu (14/2/2024) pekan depan.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Persiapan menghadapi Pemilu 2024 itu juga termasuk menyediakan fasilitas bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemunguatan suara (TPS). Setidaknya ada 3.406 TPS yang menyebar di 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan.
Ketua KPU Sragen Prihantoro P.N. mengatakan distribusi logistik dimulai Jumat ini pada pukul 09.00 WIB berdasarkan jadwal yang sudah disusun. Dia mengatakan distribusi logistik hari pertama dilakukan ke tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Ngrampal, Jenar, Mondokan, Sukodono, Gemolong, Gesi, dan Tangen.
“Distribusi logistik mulai jam 09.00 WIB. Tujuannya tujuh kecamatan per hari, kecuali Sabtu nanti ada enam kecamatan,” ujar Prihantoro kepada Solopos.com, Jumat pagi.
Prihantoro menjelaskan sebelumnya penyiapan logistik, mulai dari penyegelan, dan seterusnya dilakukan sejak Senin (5/2/2024) lalu. Penyiapan atau pengepakan logistik itu, kata dia, dilakukan oleh PPK dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Pengepakan logistik itu selesai pada Kamis lalu dan mulai Jumat didistribusikan. Pengepakan logistik pemilu itu dilakukan di Gudang IPHI Krapayak Sragen, Gudang Bulog Masaran, Gudang Suyanto, dan Gudang Jashinta.
“Para PPS dan PPK sudah mengikuti bimbingan teknis terkait dengan operasional aplikasi Si-Rekap. KPPS juga sudah disiapkan pembekalan termasuk fasilitas penunjang terkait dengan Si-Rekap. Dalam pengoperasian Si-Rekap itu ada pembelian pulsa Rp100.000 untuk dua orang KPPS per TPS,” jelasnya.
Untuk pembelian pulsa saja, jelas dia, total kebutuhan anggarannya mencapai Rp340.600.000. Kemudian untuk honor, kata Prihantoro, juga sudah diitetapkan untuk ketua KPPS Rp1,2 juta, anggota KPPS Rp1,1 juta per orang, dan anggota linmas Rp700.000 per orang. Di setiap TPS ada 7 orang KPPS serta dua personel linmas.
Untuk pendirian lokasi TPS, dia menyebut KPU juga memberi dana operasional Rp2 juta per TPS. “Dana itu untuk sewa kursi, kajang, termasuk listrik bagi warga yang [rumahnya] ditempati,” kata dia.
Untuk memastikan tidak ada gangguan listrik, Prihantoro menyatakan KPU sudah bekerja sama dengan PLN. Selain itu, antisipasi kesehatan petugas KPPS, dia juga menyediakan fasilitas multivitamin.
Dia tidak ingin kasus di Pemilu 2019 terulang dengan jumlah kasus kematian petugas KPPS yang cukup tinggi. Dia mengatakan antisipasinya dengan pembatasan usia KPPS maksimal 55 tahun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
