SOLOPOS.COM - Ilustrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (Dok. Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI — — Pemkab Boyolali mendapatkan dana fiskal sebagai insentif atas beberapa kategori pencapaian dari pemerintah pusat dengan nilai total Rp18,428 miliar. Dana itu diperuntukkan, salah satunya penurunan kasus stunting.
Dana fiskal itu diterima Bupati Boyolali, M Said Hidayat, saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jl Medan Merdeka Selatan No 6, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Boyolali dan beberapa kabupaten/kota lain serta provinsi memperoleh penghargaan terkait penanganan stunting yang dinilai sudah baik.
“Kabupaten Boyolali hadir karena dinilai dalam rangka upaya penurunan stunting yang baik. Apresiasi dari pemerintah, kemarin Kabupaten Boyolali mendapatkan dana insentif fiskal,” jelas dia.
“Kabupaten Boyolali hadir karena dinilai dalam rangka upaya penurunan stunting yang baik. Apresiasi dari pemerintah, kemarin Kabupaten Boyolali mendapatkan dana insentif fiskal,” jelas dia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 350/2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggara 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, total alokasi insentif fiskal mencapai Rp3 triliun.
Jumlah tersebut terbagi menjadi empat kategori di mana masing-masing kategori mendapat alokasi senilai Rp750 miliar. Empat kategori itu yakni kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting.
Lalu kinerja penggunaan produk dalam negeri mendapat Rp6.013.636.000, dan kategori kinerja percepatan belanja daerah mendapat Rp6.088.364.000. Sehingga total insentif fiskal yang diterima Boyolali senilai Rp18.428.580.000.
Mengenai peruntukan dana insentif fiskal tersebut, khusus pada kategori penurunan stunting, lanjut Said, akan dikhususkan untuk upaya penurunan stunting di Boyolali.
“Insentif fiskal di Boyolali untuk penurunan stunting Rp6,326 miliar. Angka stunting di Kabupaten Boyolali, dilaporkan turun dari 8,2 persen pada tahun lalu menjadi 7,7 persen,” jelas Said.
Lebih lanjut, ia berharap apa yang telah dicapai Pemkab Boyolali tetap dijaga dengan semangat bersama menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya. “Tentunya ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Boyolali,” jelas dia.
Sementara itu, menurut informasi di laman wapresri.go.id yang dilihat Solopos.com pada Minggu (8/10/2023), Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan target penurunan prevalensi stunting ke angka 14 persen menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia.
Terlebih menjelang tahun politik 2024. Ia menyebut permasalahan stunting berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.
“Saya tegaskan bahwa peran aktif serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” tegas Wapres saat menghadiri
Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang penuntasan persoalan gizi termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
Untuk itu, Wapres memaparkan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan dalam percepatan penurunan stunting, khususnya beberapa intervensi harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya.