Solopos.com, WONOGIRI — Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Wonogiri diperkirakan akan memberikan dampak besar bagi perekonomian. Perputaran uang dari seluruh tahapan Pemilu diprediksi mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Hal itu baru dilihat dari penggelontoran dana KPU dan Bawaslu Wonogiri ke badan ad hoc masing-masing. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Nursahid Agung Wijaya, mengatakan badan ad hoc KPU terdiri atas panitia pemilih kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara dan petugas pemutakhiran pemilih atau pantarlih.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Masing-masing badan ad hoc itu memiliki masa kerja berbeda-beda. Sahid menyebut honorarium dari setiap anggota badan ad hoc juga tidak sama. Bahkan dalam satu struktur badan ad hoc, honorarium yang diterima personelnya tidak selalu sama bergantung pada jabatannya.
Masa kerja paling lama dari badan ad hoc KPU Wonogiri yaitu PPK yaitu selama 16 bulan. Sedangkan paling pendek KPPS, hanya satu bulan. Menurut Sahid, total dana yang digelontorkan KPU Wonogiri untuk honorarium badan ad hoc selama penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp67,7 miliar.
Sementara belanja operasional badan ad hoc Pemilu yang juga memberikan dampak ekonomi di Wonogiri senilai Rp17,3 miliar. “Artinya total uang negara yang akan digelontorkan melalui KPU ke ad hoc di Wonogiri ada sekitar Rp85,1 miliar,” kata Sahid saat ditemui Solopos.com di Kantor KPU Wonogiri, Senin (18/12/2023).
Sahid menjelaskan nilai uang yang digelontorkan itu belum termasuk dana lain yang digunakan KPU Wonogiri untuk sosialisasi. Misalnya sosialisasi Pemilu 2024 dengan menggelar konser musik senilai Rp200 juta. Belum lagi pertemuan-pertemuan yang mengundang banyak orang di rumah makan atau hotel.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri, Mayaris Kusdi, mengatakan badan ad hoc Bawaslu terdiri atas panitia pengawas kecamatan (panwascam), panitia pengawas kelurahan/desa (PKD), dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).
Tidak Dibelanjakan Keluar Wonogiri
Total honorarium untuk ad hoc Bawaslu sebanyak Rp10,4 miliar. Hal itu belum termasuk honorarium dari sekretaris dan belanja operasional dari ad hoc. Jika ditotal, honorarium badan ad hoc KPU dan Bawaslu Wonogiri mencapai Rp95,6 miliar.
Salah satu anggota PPK Kecamatan Wonogiri, Hafidz Budi, mengatakan honorarium yang didapatkan banyak dibelanjakan di Wonogiri. Uang honorarium Pemilu itu mayoritas dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok sehingga dipastikan memberi dampak pada ekonomi masyarakat Wonogiri.
“Tidak ada waktu bagi kami untuk keluar kota karena kegiatan tahapan Pemilu terus berjalan. Jadi dipastikan honorarium yang saya dapatkan keluar di Wonogiri saja,” kata Hafidz.
Dia menjelaskan kegiatan PPK Wonogiri seperti rapat, konsolidasi dengan PPS, dan sosialisasi semua dilaksanakan di Wonogiri. Kebutuhan makan dan minum dibelanjakan dari pelaku usaha di Wonogiri.
Hal yang sama disampaikan anggota Panwascam Wonogiri, Indra Setiawan. Pria yang juga dosen di salah satu universitas swasta di Wonogiri itu mengaku membelanjakan honorarium Panwascam di Wonogiri untuk kehidupan sehari-hari. Honorarium dari ad hoc tidak banyak untuk saving.
“Saya kira Pemilu ini berdampak [positif] terhadap ekonomi Wonogiri ya. Itu belum dihitung dari dan partai politik untuk kebutuhan kampanye seperti bikin baliho dan lain sebagainya. Mereka banyak membuat alat peraga kampanye di lokal Wonogiri,” jelasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Wonogiri, Rahmad Iswanto, memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap roda perekonomian Wonogiri. Namun, dia belum bisa memastikan kuantitas dari pengaruh itu.
Menurutnya, akan ada lonjakan putaran ekonomi pada saat pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab baik KPU, Bawaslu, maupun partai politik menggelontorkan banyak dana untuk kegiatan pemungutan suara.
“Nah ini nanti kami potret. Kami akan rekam seberapa berdampak pemilu ini terhadap ekonomi Wonogiri. Seberapa besar berdampaknya itu bergantung pada anggota ad hoc, apakah honorarium itu diinvestasikan, saving, atau konsumsi langsung,” kata Rahmad.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
