Solopos.com, KLATEN — Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan kerja sama Pemkab Klaten dan kalangan usaha (korporasi) pada akhir Oktober 2023 lalu menyepakati rehab RTLH menjadi prioritas pada 2024 mendatang.
Kepala Bappeda Litbang Klaten, Pandu Wirabangsa, menjelaskan dalam Musrenbang CSR 2023, dunia usaha menyepakati rehab rumah tak layak huni (RTLH) sebagai program unggulan pada 2024. Program itu sejalan dengan prioritas Pemkab Klaten terkait pengentasan kemiskinan.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dari kesepakatan itu, ada komitmen dari perusahaan untuk membantu menuntaskan program rehab RTLH sesuai kemampuan perusahaan masing-masing.
“Harus diakui pemerintah dalam hal ini APBD tidak akan mampu menjangkau semua persoalan. Makanya salah satu yang kemudian kami optimalkan melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan,” kata Pandu saat berbincang dengan Solopos.com, Sabtu (11/12/2023)..
Sementara itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan berdasarkan data masih ada sekitar 10.000 RTLH di Klaten. Jumlah RTLH terus berkurang dari pendataan pada 2021 sekitar 18.000 unit hingga kini tersisa 10.000 unit.
Upaya rehab RTLH selama ini terus dilakukan termasuk menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Klaten maupun dunia usaha. Mulyani berharap dunia usaha bisa terus berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bersinar, salah satunya melalui rehab RTLH.
“Memang untuk pengentasan kemiskinan ini harus dikeroyok bareng-bareng. Pengentasan kemiskinan bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari dunia usaha maupun orang-orang yang mampu. Karena bagian hartamu adalah hak mereka yang membutuhkan,” kata Mulyani saat ditemui seusai pendistribusian bantuan dari Baznas di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (9/11/2023).
5 Prioritas Pembangunan Klaten 2024
Sekretaris Daerah (Sekda), Jajang Prihono, mengatakan kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten 2024 diarahkan untuk peningkatan kemajuan daerah yang didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.
Prioritas pembangunan Klaten pada 2024 meliputi lima hal yakni penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan.
Kemudian penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas wilayah. “Kemudian pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana,” kata Jajang saat menyampaikan sambutan pada Musrenbang CSR, Selasa (31/10/2023).
Sedangkan pembiayaan pembangunan pada 2024, lanjut Jajang, antara lain dari APBN, APBD Provinsi, APBD Klaten, swasta seperti investasi, hibah, kemitraan, kerja sama, CSR, serta swadaya masyarakat.
Jajang mengapresiasi peran aktif dunia usaha untuk mendukung pembangunan Klaten. “Yang patut disyukuri dan bangga bahwa Musrenbang CSR ini merupakan satu-satunya di Indonesia,” ungkap Jajang.
Percepatan Pembangunan Daerah
Ketua Forum CSR Klaten yang juga Direktur Utama Bank Klaten, Tulus Yunianto, mengatakan Musrenbang CSR ada untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah dengan program CSR.
Selain itu, Musrenbang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR, meningkatkan kemitraan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah dan membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Soal nilai CSR, Tulis menjelaskan pelaporan nilai tertinggi program CSR dari seluruh perusahaan yang dihimpun forum terjadi pada 2016. Saat itu, total nilai CSR mencapai Rp19.435.585.750.
Sementara, nilai total CSR pada 2021 mengalami penurunan menjadi Rp13.858.255.612 karena perekonomian daerah baru mulai bangkit kembali setelah terpukul pandemi Covid-19.
Pada 2022, nilai total CSR turun lagi menjadi Rp13.854.791.882. Pada 2023 sampai Oktober 2023, dari laporan yang masuk baru Rp5.675.837.357. Akumulasi keseluruhan CSR dari 2012 sampai saat ini mencapai Rp128.874.150.582.
“Melalui Musrenbang CSR 2023 disepakati program unggulan berupa rehab RTLH, karena saat ini Pemkab Klaten baru berkonsentrasi pada rehab rumah warga yang masuk kategori RTLH, sehingga melalui program CSR nantinya semua warga Klaten dapat menempati rumah layak huni,” ujar Tulus.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
