Solopos.com, KLATEN — Sejak 2014 lalu, Klaten sudah membentuk Forum Corporate Social Responsibility atau CSR yang digawangi unsur pemerintah maupun dunia usaha. Forum itu diklaim menjadi yang pertama di Indonesia.
Tujuan pembentukan Forum CSR yakni agar penyaluran bantuan dari CSR perusahaan bisa lebih terkoordinasi dan terarah sesuai target dan prioritas pembangunan di Klaten. Penyaluran bantuan CSR itu dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang digelar setiap tahun untuk rencana program tahun berikutnya.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Salah satu inisiator lahirnya Musrenbang CSR adalah Wahyu Hariyadi, seorang pensiunan PNS Pemkab Klaten yang kini menjadi Ketua Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Klaten.
FEDEP merupakan forum mitra pemerintah sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam pengembangan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja. Wahyu menceritakan upaya sinergitas antara program CSR dengan program pembangunan daerah itu melalui perjalanan panjang.
Menurut Wahyu, Forum CSR lahir pada 2014 silam kala ia menjabat Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten. Wahyu menjadi salah satu inisiator lahirnya forum CSR Klaten.
Ide itu muncul dilatarbelakangi banyaknya perusahaan yang sudah menjalankan program CSR, namun berjalan sporadis. Singkat cerita, forum terbentuk dengan tujuan utama agar kegiatan CSR perusahaan bisa efektif dan selaras dengan pembangunan daerah.
Program CSR perusahaan mulai tertata dan selaras dengan program pemerintah daerah sesuai dengan core atau bidang usaha perusahaan masing-masing. Namun, masih ada ada program CSR yang kurang sinkron dengan pembangunan daerah. Hingga lahirlah ide penyelenggaraan Musrenbang CSR pada 2018.
“Musrenbang CSR pertama itu Agustus 2018. Musrenbang CSR diadakan setelah RKPD [rencana kerja pemerintah daerah] ditetapkan. Ternyata dengan tools musrenbang lebih manfaat dan efektif,” kata Wahyu saat berbincang dengan Solopos.com, belum lama ini.
Musrenbang itu mempertemukan unsur dunia usaha di Klaten yang tergabung dalam Forum CSR dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur lainnya seperti akademisi dan tokoh masyarakat.
Vakum saat Pandemi
Musrenbang CSR itu menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia kala itu. Pemerintah provinsi (pemprov) pun sampai studi banding ke Klaten lantaran penasaran dengan lahirnya Musrenbang CSR.
Musrenbang CSR sempat vakum selama beberapa tahun salah satunya lantaran pandemi Covid-19. Setelah vakum selama tiga tahun, Musrenbang CSR kembali digelar pada 2023 dan menghasilkan kesepakatan rehab rumah tak layak huni (RTLH) sebagai program unggulan 2024.
Hal itu untuk membantu Pemkab Klaten dalam upaya pengentasan kemiskinan. Wahyu mengatakan Musrenbang tak lantas menghilangkan fokus program CSR dari masing-masing perusahaan. Program CSR yang sudah bergulir tetap berjalan, hanya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah sehingga lebih terarah.
“Seperti dari rumah sakit core programnya ke arah kesehatan. Tetap berjalan di kesehatan tetapi sinergi dengan program pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai kemampuan perusahaan masing-masing,” jelas Wahyu.
Wahyu mengakui belum semua perusahaan di Klaten terlibat aktif di Forum CSR. Dari sekitar 320 perusahaan skala menengah hingga besar di Klaten, baru sekitar 70 perusahaan yang aktif.
Secara rutin, forum menggelar anjangsana ke perusahaan-perusahaan di Klaten untuk melakukan edukasi terkait program CSR. “Ketika ada yang masih bingung mau melakukan CSR seperti apa, forum memberikan edukasi,” jelas dia.
Wahyu menjelaskan setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan kepedulian sosial melalui CSR. Kewajiban itu sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
“CSR sekaligus untuk membangun reputasi perusahaan. Dari sisi masyarakat diuntungkan karena kepentingan sosial mereka terakomodasi dari kemitraan dengan perusahaan yang ada di sekitarnya,” jelas dia.
Sinkronisasi Program
Kepala Bappeda Litbang Klaten, Pandu Wirabangsa, menjelaskan Musrenbang CSR tak berbeda jauh dengan Musrenbang yang biasa digelar dari tingkat desa hingga kabupaten.
Hanya, Musrenbang itu lebih spesifik membahas program CSR yang disinkronkan dengan program prioritas pembangunan daerah. “Harapannya dari Musrenbang itu muncul kesepakatan isu yang akan ditembak apa,” kata Pandu saat berbincang dengan Solopos.com, Sabtu (11/12/2023).
Pandu membenarkan dalam Musrenbang CSR 2023, dunia usaha menyepakati rehab RTLH sebagai program unggulan pada 2024. Program itu sejalan dengan prioritas Pemkab Klaten terkait pengentasan kemiskinan.
Dari kesepakatan itu, ada komitmen dari perusahaan untuk membantu menuntaskan program rehab RTLH sesuai kemampuan perusahaan masing-masing.
“Harus diakui pemerintah dalam hal ini APBD tidak akan mampu menjangkau semua persoalan. Makanya salah satu yang kemudian kami optimalkan melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan,” kata Pandu.
Sementara itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan berdasarkan data masih ada sekitar 10.000 RTLH di Klaten. Jumlah RTLH terus berkurang dari pendataan pada 2021 sekitar 18.000 unit hingga kini tersisa 10.000 unit.
Upaya rehab RTLH selama ini terus dilakukan termasuk menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Klaten maupun dunia usaha. Mulyani berharap dunia usaha bisa terus berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bersinar, salah satunya melalui rehab RTLH.
“Memang untuk pengentasan kemiskinan ini harus dikeroyok bareng-bareng. Pengentasan kemiskinan bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari dunia usaha maupun orang-orang yang mampu. Karena bagian hartamu adalah hak mereka yang membutuhkan,” kata Mulyani saat ditemui seusai pendistribusian bantuan dari Baznas di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (9/11/2023).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
