Solopos.com, BOYOLALI — Pedagang kaki lima (PKL) sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan kawasan perkotaan, tak terkecuali di kawasan pusat kota Kabupaten Boyolali. Ribuan PKL bermunculan dan menjadi tempat ribuan orang menggantungkan hidup.
Kini, di banyak area terutama di pusat-pusat keramaian, pemandangan PKL yang berjualan di pinggir jalan sudah menjadi hal biasa. Bahkan di pusat pemerintahan juga bisa dijumpai warga yang berjualan di pinggir jalan.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Mereka antara lain tersebar di Alun-alun Kidul Boyolali, Simpang Lima Boyolali, belakang dan depan rumah dinas Bupati Boyolali, area bundaran MAN Boyolali, dan masih banyak lagi.
Saat malam hari, pedagang kaki lima banyak dijumpai di pinggir sepanjang Jl Pandanaran, Boyolali. Di luar Kecamatan Boyolali, PKL juga banyak dijumpai di Simpang PB Selo, dekat Alun-alun Pancasila Cepogo, Alun-alun Pengging, dekat Bandara Adi Soemarmo, dan masih banyak tempat lain juga menjadi tempat PKL mengais rezeki.
Di satu sisi keberadaan PKL membantu mengangkat perekonomian terutama mereka yang dari kalangan menengah ke bawah. Orang yang tadinya pengangguran bisa mendapat penghasilan dari berjualan sebagai PKL.
Namun di sisi lain, keberadaan PKL yang terus bertambah dan lokasi berjualan di pinggir jalan justru kerap membuat kawasan kota menjadi semrawut dan kumuh. Seperti yang terjadi di Simpang Lima pusat kota Boyolali.
Kawasan itu ramai orang setiap harinya. Berdasarkan catatan Solopos.com, kawasan Simpang Lima Boyolali mulai ramai pedagang kaki lima sekitar tahun 2016 atau setelah kawasan itu disentuh proyek penataan pada 2015.
Setiap hari terutama menjelang sore, PKL dengan gerobak mereka berjejer di pinggir jalan. Orang-orang berdatangan ke lokasi itu untuk menikmati suasana dan pemandangan di kawasan itu.
Banyaknya PKL dan orang menongkrong serta kendaraan yang parkir di bahu jalan akhirnya membuat kawasan itu menjadi semrawut. Lalu pada Juli 2023 lalu, Pemkab Boyolali melalui Dinas Perhubungan menata kawasan itu dengan melarang parkir di bahu jalan. Lokasi parkir disediakan di sebelah barat SPBU Kridanggo.
Namun penataan itu berdampak pada PKL yang omzetnya turun. “Sebelumnya pendapatan kotor itu Rp400.000-Rp700.000 per hari, sekarang Rp150.000-Rp300.000 per hari,” ujar pedagang kaki lima yang berjualan di Simpang Lima Boyolali, Gandung Sutriyono, kepada Solopos.com, Jumat (29/9/2023).
Data dan Persebaran PKL di Boyolali
Gandung mengaku telah berjualan di kawasan pusat kota itu sejak 2020. Lelaki 42 tahun tersebut memilih berjualan di Simpang Lima karena menjadi pusat aktivitas masyarakat Boyolali. Ia bingung dengan kebijakan Pemkab Boyolali yang dinilai tidak adil baginya karena masih ada PKL lain yang belum ditata. Ia juga mengatakan PKL semakin banyak sehingga semrawut.
Ia berharap ada perhatian Pemkab Boyolali agar terdapat win-win solution. Ia meminta penataan dari Pemkab Boyolali jelas dan adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sesama pedagang kaki lima. “Contoh lokasi PKL yang semrawut bahkan memakan bahu jalan juga ada di Jl Kates dari MIN Boyolali hingga Gedung Mahesa. Lokasi lain juga begitu,” kata dia.
Gandung juga mendengar informasi PKL kawasan Simpang Lima Boyolali akan ditata dengan dibuatkan selter. Ia mengatakan akan mengikuti aturan Pemkab soal penataan PKL. Namun, ia juga meminta lokasi yang baru nantinya tidak jauh dari Simpang Lima Boyolali.
“Sistem penempatan seperti apa diundi atau bagaimana nanti, itu masalah rezeki nanti kan masing-masing,” kata dia.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali, pada 2021 terdata pedagang kaki lima di Kebun Rojo belakang Rumah Dinas Bupati Boyolali ada 20 orang. Kemudian di Kebun Raya Indrokilo ada 45 orang dan di Simpang Siaga ada 58 orang.
Lalu di depan Rumah Dinas Bupati Boyolali ada 52 orang. Di dekat Taman Tiga Menara ada 35 orang, lalu di Alun-alun Lor ada 74 orang, dan Alun-alun Kidul ada 185 orang. Total ada 469 PKL yang terdata di sejumlah kawasan itu.
Sedangkan berdasarkan update data PKL Disdagperin Boyolali per 13 Februari 2023 tercatat di UPT Pasar Hewan Nogosari ada 38 pedagang, di UPT Pasar Umum Pengging ada 55 orang, di UPT Pasar Umum Karanggede ada sembilan pedagang. Ada juga di UPT Pasar Umum Boyolali sebanyak 193 pedagang.
Di UPT Pasar Umum Sunggingan juga tak kalah ramai dengan 33 pedagang kaki lima. Di UPT Pasar Umum Ampel ada 42 orang, UPT Pasar Umum Wonosegoro ada 15 pedagang, UPT Pasar Umum Cepogo ada 24 orang. Selanjutnya UPT Pasar Umum Nogosari ada 427 orang, dan CFD Boyolali ada 507 orang. Total PKL UPT Pasar se-Boyolali ada 1.343 pedagang.
Rencana Penataan PKL Boyolali
Kepala Bidang Infrastruktur Pembinaan dan Penataan Pedagang Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali, Aris Sulistyanto, mewakili Kepala Disdagperin Boyolali, Darmadi, mengungkapkan saat ini dinasnya sedang menyusun master plan untuk menata pedagang kaki lima di seluruh kecamatan di Boyolali.
Penataan dimulai di Kecamatan Boyolali. Ia mengatakan Pemkab tidak hanya akan merelokasi tanpa memberikan solusi. Pendekatan dan cara pengaturan yang humanis akan diutamakan. Aris menyatakan PKL tersebar di 22 kecamatan. Namun, yang terbanyak berada di Kecamatan Boyolali. Hal tersebut, menurutnya, karena magnet pengunjung dan pusat keramaian ada di Kecamatan Boyolali.
Ia tak memungkiri di tempat-tempat keramaian pasti ada PKL dan keberadaan mereka membuat tempat-tempat tersebut semakin ramai dalam jangka waktu yang lama. Sehingga PKL dan daya tariknya tidak bisa dipisahkan.
Pedagang kaki lima mulai merajalela sejak Boyolali bersolek seperti adanya ikon Simpang Lima Boyolali, Alun-alun Kidul Boyolali, dan sebagainya. “Data PKL totalnya ada ribuan. Namun, ini belum terdata semua, belum terekap semua karena keterbatasan personel. Kami optimalkan ke pedagang pasar kami dulu, dalam tahun-tahun ini juga baru pemutakhiran data pedagang,” kata dia.
Disdagperin juga merencanakan ada zonasi-zonasi PKL seperti merah, kuning, dan hijau. Warna hijau menandakan daerah tersebut bisa dipakai untuk berjualan asalkan ada izin atau aturan tertentu.
Pemkab Boyolali juga akan membangun selter-selter PKL, salah satunay di depan RSUD Pandan Arang Boyolali yang telah dipersiapkan. Juga di area Taman Tiga Menara yang dibangun dengan dana corporate social responsibility (CSR) perbankan.
Pedagang kaki lima di Simpang Lima Boyolali dan simpang MAN Boyolali juga sedang dicarikan lokasi untuk penempatan aset Pemkab. “Misal di dekat MAN dan MIN Boyolali mau ditempatkan di bekas Kantor Kelurahan Pulisen atau bekas gedung arsip depan SMAN 1 Boyolali. Masih kami rencanakan,” kata dia.
Penataan tersebut, lanjut Aris, untuk memberikan kepastian bagi PKL agar lebih nyaman dan tidak waswas dalam berusaha. Tempat lainnya ada Pasar Sunggingan dan Pasar Boyolali Kota yang saat malam hari juga bisa digunakan untuk menampung PKL kuliner.
“Tinggal nanti kami dengan Pak Bupati akan berpikir nanti konsepnya mau seperti apa. Ini mau turun lapangan untuk lihat dulu,” terang dia.
Utamakan Dialog dalam Penataan
Terkait rencana itu, Aris mengatakan Disdagperin sudah melakukan sosialisasi ke PKL. Tujuan penataan itu tidak lain adalah agar mereka bisa tetap berdagang tanpa membuat kumuh kota. Seperti tidak meninggalkan tenda atau gerobak dagangan di jalan.
Aris mengatakan di beberapa tempat masih ada PKL yang meninggalkan gerobaknya di pinggir jalan seusai berjualan. Ia meminta kerja sama para PKL agar lebih tertib. “Nanti kalau begitu berlanjut terus, ya terpaksa kami tertibkan,” kata dia.
Kepada para pedagang kaki lima itu, Disdagperin Boyolali sejauh ini belum meminta retribusi. Namun, setelah ada penataan dan aturan yang jelas, penarikan retribusi akan dilakukan. Ia meminta PKL yang telah dibuatkan selter agar ditempati.
“Mari dipantau bersama, jangan sampai muncul lagi pedagang di lokasi lama. Terus terang, kami terbatas juga kalau disuruh tiap hari muter, enggak sanggup,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Ali Hufroni, mengatakan rencana Pemkab menata PKL adalah ide yang bagus. Menurutnya, keberadaan PKL dapat berpengaruh pada tata ruang perkotaan sekaligus sebagai wajah ketertiban dan kebersihan kota.
“Perlu diperhatikan juga, jangan sampai relokasi berhasil secara fisik tapi tidak pada aspek ekonomi. PKL perlu diajak berdialog dan berdiskusi agar kebutuhan mereka dapat sinergis dengan apa yang diharapkan pemerintah,” kata dia.
Pemkab mesti belajar dari apa yang terjadi terkait penataan PKL. Ali mencontohkan ketika sudah direlokasi, banyak pedagang yang mengeluh karena pendapatannya turun. Namun, memang ada juga yang justru dapat meningkatkan perekonomian karena lokasinya bagus dan strategis.
Menurutnya, PKL adalah wujud eksistensi pelaku UMKM. PKL sangat dibutuhkan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan, maka perlu pembinaan. Terlebih, keberadaan PKL secara lokasi itu melegenda dan memiliki daya tarik tersendiri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
