SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Solopos.com, SOLO — Laporan terjadinya pungutan liar (Pungli) di kalangan Anggota DPRD Solo yang masuk ke kanal aduan Pemkot Solo, ULAS, dinilai salah persepsi.
Sekretaris DPRD Solo, Kinkin Sultanul Hakim, saat diwawancara Solopos.com, Rabu (22/11/2023), mengatakan uang dari para legislator bukan pungli melainkan iuran sukarela. Perihal iuran itu pun menurut dia tak menjadi urusan Sekretariat DPRD Solo.
“Sejatinya itu bukan urusannya Sekwan. Itu kesepakatan antara anggota dan pimpinan DPRD untuk menyisihkan sebagian dana untuk kegiatan sosial mereka. Ya sudah seperti itu,” kata dia.
Setahu Kinkin uang itu dikumpulkan tanpa adanya paksaan.
Setahu Kinkin uang itu dikumpulkan tanpa adanya paksaan.
“Itu sukarela, tidak ada paksaan. Nek ada paksaan ya mbengok mestine, wong mereka dari beraneka macam komunitas politik. Jenengan kan paham betul,” ujar dia.
Kinkin menyebut iuran itu bukan kali ini saja terjadi, tapi sudah berlangsung puluhan tahun.
Kinkin meminta masyarakat menggunakan nalar atau logika dalam melihat dan menilai sesuatu, termasuk isu prakti pungli di DPRD Solo.
“Kalau anggota DPRD ditarik pungli apa ya enggak mbengok? Apalagi yang pungli dari Sekwan,” kata dia.
Disinggung kemungkinan aduan itu sengaja untuk menjatuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat Sekda Solo, Kinkin mengakui banyak orang berpikir seperti itu. Sebab, secara momentum aduan masuk menjelang adanya pengumuman Sekda Solo.
“Ya banyak orang berpikir seperti itu. Kayak saya rapat staf tadi berpikirnya seperti itu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Ya mungkin orang itu tidak paham dengan informasi ini. Saya berpikirnya pelapor ini tidak paham, butuh edukasi,” terang dia.
Kinkin mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran pimpinan DPRD Solo terkait aduan tersebut. Para pimpinan DPRD Solo menyatakan akan menjawab atau menjelaskan terkait aduan itu. Kinkin juga mengaku belum dimintai klarifikasi aduan itu.