Peserta Ujian Perangkat Desa Klaten Diminta Tak Termakan Isu

Ilustrasi tes seleksi perangkat desa. (Solopos/Dok)
20 April 2018 09:10 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN – Para peserta ujian perangkat desa  diminta tak tergiur iming-iming guna memuluskan jalan menjadi perangkat desa Klaten.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten, Ronny Roekminto, mengatakan pertemuan sudah dilakukan dengan sejumlah kalangan seperti perguruan tinggi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pertemuan itu untuk mengurai potensi permasalahan yang bisa muncul dari pelaksanaan pengisian perangkat desa.

Salah satu hal yang dipersoalkan yakni terkait masih ada desa yang melakukan penarikan uang pendaftaran kepada peserta. Dari laporan yang diterima, ada dua desa yang menarik biaya senilai Rp450.000/orang serta Rp4,5 juta/orang.

“Saya langsung telepon ke ketua TP3D terkait dasar penarikan uang Rp450.000/orang. Alasannya untuk tim penguji perguruan tinggi. Belum ada MoU dengan perguruan tinggi, belum tahu kepastian tarifnya, kok sudah mematok tarif. Pesertanya ada 22 orang. Saya tidak mau tahu, saya minta uang itu dikembalikan. Alhamdulillah sudah dikembalikan dan sudah ada bukti tanda terimanya,” kata Ronny saat menyampaikan sambutan dalam deklarasi pengisian perangkat desa di Kecamatan Karanganom, Kamis (19/4/2018).

Terkait penarikan biaya ke pendaftar hingga Rp4,5 juta di desa lainnya, Ronny menjelaskan sudah klarifikasi ke camat setempat. Dari klarifikasi itu, belum ada transaksi penyerahan uang Rp4,5 juta setiap pendaftar. “Ternyata desa itu tidak punya duit. Kemudian TP3D mengumpulkan peserta. Belum ada transaksi, hanya deal-deal. Saya sudah minta untuk dibatalkan,” katanya.

Ronny menuturkan jika harus ada penarikan biaya dari peserta ujian, satu-satunya lembaga yang berwenang yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menggelar musyawarah desa (musdes). Lebih lanjut, Ronny meminta para peserta ujian perangkat desa mempersiapkan diri dengan belajar, menjaga kondisi tubuh, serta berdoa.

Para peserta juga diminta tak termakan isu yang belakangan santer berseliweran seperti naskah soal ujian yang bocor serta nominal uang hingga ratusan juta rupiah untuk menduduki jabatan perangkat desa. “Sampai tadi malam saya mendengar angka untuk menjadi sekdes itu mencapai Rp300 juta. Sekdes ngendi kuwi? Saya yakinkan kalau ada yang mau membayar, kapusan. Kami sudah memprediksi besok mendekati hari H akan beredar kunci jawaban. Saya yakinkan bahwa perguruan tinggi penguji tidak mengorbankan nama baik dan kredibilitas lembaga mereka,” katanya.

Lebih lanjut, Ronny berharap pelaksanaan pengisian perangkat desa bisa berjalan sesuai aturan hingga terpilih perangkat desa yang kompeten. “Bupati menginginkan pengisian perangkat desa ini menjadi titik balik setelah Klaten dicoret-coret. Ini menjadi bukti bahwa ternyata Klaten bisa berbuat jujur, adil, damai, obyektif, dan transparan,” tutur dia.

Salah satu pendaftar ujian perangkat desa membenarkan ada isu soal dana untuk menjadi perangkat desa. Harga untuk jabatan sekdes senilai Rp300 juta sementara posisi kasi dan kaur senilai Rp200 juta. “Saya ditawari pindah dari jabatan yang ingin saya daftar dari sekdes ke bendahara. Dugaannya, ada calon kuat yang dibawa aparatur desa. Seharusnya ada transparansi berdasarkan nilai ujian. Ya nanti dilihat saja hasil dari proses pengisian ini,” tutur salah satu pendaftar asal Kecamatan Wonosari berinisial Wdi itu