Solopos.com, BOYOLALI — Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, membenarkan ada beberapa pejabat Pemkab Boyolali yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kantor BPKP, Semarang, Senin (19/2/2024).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Solopos.com, beberapa pejabat yang dipanggil ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah di Semarang itu antara lain dari Bagian Organisasi Setda Boyolali, Kecamatan Andong, Kecamatan Simo, dan Kecamatan Ampel.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Undangannya jelas, perihal permintaan keterangan. Jadi suratnya tertanggal 13 Februari 2024 dari KPK RI. Di dalamnya itu, substansinya permintaan keterangan untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dugaan penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Pemerintah Kabupaten Boyolali, bunyinya begitu,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Senin.
Ia menjelaskan salah satu pejabat yang dipanggil KPK itu sempat meminta izin kepadanya dan mengatakan tidak hanya satu orang. Wiwis pun akhirnya memfasilitasi mobil agar semua yang dipanggil bisa berangkat bersama-sama.
Wiwis mengatakan ia belum tahu detail terkait kasus yang membuat para pejabat Pemkab Boyolali tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK. Namun, ia menduga hal tersebut berasal dari aduan masyarakat.
“Ini teman-teman masih di Semarang, masih dalam proses di KPK. Jadi, saya belum mendapatkan laporan apa pun. Pemkab otomatis menghormati, orang mereka diundang. Mereka pada izin, saya mewakili Pak Bupati ya mengizinkan saja, dihormati wong namanya undangan, kami mendatangi undangan kan kewajiban kita, enggak apa-apa,” kata dia.
“Harapannya sih dengan pemberian keterangan dari mereka selesai, enggak ada masalah,” tambahnya.
Sebelumnya, sekelompok warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Boyolali Berantas Korupsi (Gembok) mengadakan aksi damai di Kantor BPKP Jawa Tengah berbarengan dengan proses pemeriksaan para pejabat Pemkab Boyolali oleh KPK, Senin.
Salah satu warga Boyolali yang turut melaksanakan aksi damai, Anang Sugiantoko, menyampaikan ada sekitar 12 orang anggota Gembok yang mengikuti aksi. Ia berharap KPK tetap tegak lurus menjunjung tinggi keadilan dan hukum tanpa pandang bulu.
“Kami ke BPKP dalam rangka memberikan dukungan kepada KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Boyolali,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
