Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, membeberkan ada satu pejabat titipan dalam pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV di Pendopo Sumonegaran Rumdin Bupati Sragen, Senin (2/10/2023) lalu.
Bupati akhirnya mau mengakomodasi melantik pejabat titipan itu lantaran yang meminta pejabat politik di Jawa Tengah, setelah sempat menolaknya. Pejabat politik itu turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta akhir pekan lalu.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Dia selalu menitipkan dirinya ke mana-mana supaya diangkat ke jabatan struktural, tetapi tidak mempan. Bahkan pernah ke BKPSDM [Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia] juga tidak mempan. Dia ini sebentar lagi pensiun. Tetapi kali ini mempan, karena yang nembung ke saya adalah pejabat politik di Jawa Tengah,” ungkap Yuni, sapaan akrab Bupati Sragen, kepada Espos, Selasa (3/10/2023).
Dia enggan menyebut sosok pejabat politik itu. Yuni mengakui bila pejabat politik itu menemuinya di Rakernas PDIP. Demi menjaga kondusivitas daerah menjelang tahun politik, akhirnya diiyakan Bupati.
Dia berpesan kepada pejabat baru titipan itu supaya menunjukkan kinerja yang baik. Bupati mengaku akan mengawasti 24 jam, bila tidak menunjukan kinerja baik maka tidak akan ada toleransi lagi. “Karena betul-betul titipan,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan sebenarnya rencana mutasi ini sudah cukup lama dibicarakan, tetapi memang ada beberapa pertimbangan. Sedianya, pelantikan kepala sekolah juga turut dibarengkan kemarin. Namun karena ada masukan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bahwa pelantikan kepala sekolah lebih baik di awal tahun ajaran baru maka akhirnya tak dibarengkan.
Pada bagian lain, ia memaparkan masa jabatan Bupati serentak selesai pada Desember 2024, termasuk di Sragen. Semua kepala daerah terpilih, baik bupati, wali kota, dan gubernur akan dilantik pada Januari 2025.
“Kapal besar Sragen sebentar lagi berganti nakhoda. Kami minta selesaikan tugas dan kewajiban serta bekerja lebih giat lagi. Saya minta komitmenya untuk menyelesaikan target yang belum selesai. Target 2026 harus diselesaikan sampai akhir 2024. Ini berarti harus berlari lebih cepat,” jelasnya.
Ia meminta kepala organisasi perangkat daerah untuk berpikir lebih luas dengan tidak mempertahankan pegawai terbaiknya agar tidak dipromosikan atau dimutasi. Bupati mengaku masih ada pimpinan OPD yang mencoba mempertahankan pegawai terbaiknya untuk kepentingan OPD-nya.
“Ayo berpikir lebih luas, jangan berpikir parsial. Negara kita mengalami proses pendewasaan dalam berpolitik, semoga parpol belajar baik untuk tidak money politics. Semua ASN harus menjadi contoh yang terbaik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
