SOLOPOS.COM - DPRD Wonogiri menggelar public hearing soal sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes) di Ruang Sidang DPRD Wonogiri, Kamis (9/11/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — DPRD Wonogiri menggelar public hearing atau dengar pendapat umum membahas sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes) Wonogiri yang dinilai bermasalah, Kamis (9/11/2023).
Kegiatan yang digelar di ruang sidang DPRD Wonogiri itu diikuti berbagai pihak seperti RSUD dr Soediran Mangun Sumarso, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Puskesmas seluruh Wonogiri.
Wakil Ketua Komis IV DPRD Wonogiri, Supriyanto, mengatakan public hearing itu digelar menyusul temuan DPRD mengenai permasalahan rujukan BPJS Kesehatan.
Hal itu diketahui ketika badan anggaran menggelar rapat bersama RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dan Dinkes Wonogiri, awal Oktober 2023. RSUD Wonogiri dalam rapat saat itu meminta agar target pendapatannya diturunkan senilai Rp10 miliar pada 2024.
“Badan anggaran tentu perlu alasan mengapa target pendapatan itu perlu diturunkan. Alasannya katanya sulit mendapatkan pasien rujukan [BPJS Kesehatan]. Padahal 83% pasien di Wonogiri itu peserta BPJS,” kata Supriyanto kepada Solopos.com, Kamis (9/11/2023).
Atas dasar itu, DPRD Wonogiri melakukan kajian di lapangan. Hasilnya diketahui banyak warga peserta BPJS Kesehatan tidak mendapat rujukan ke RSUD Wonogiri lantaran rujukan ke faskes itu kerap tidak muncul pada sistem yang digunakan BPJS.
Pasien peserta BPJS lebih banyak dirujuk ke rumah sakit lain yang tipenya di bawah RSUD Wonogiri. Sebagai informasi, di Wonogiri ada sembilan rumah sakit. Satu rumah sakit milik pemerintah, yaitu RSUD Wonogiri bertipe B. Sedangkan delapan rumah sakit lain merupakan rumah sakit swasta bertipe C dan D.
Menurut Supriyanto, kondisi itu cukup aneh, sebab dari semua rumah sakit di Wonogiri, RSUD merupakan rumah sakit paling unggul. Hal itu tampak dari tipe, sumber daya manusia (SDM), dan peralatan medis yang lengkap dibandingkan rumah sakit lain.
Oleh karena itu, politikus PDIP itu menilai seharusnya rumah sakit milik pemerintah daerah paling mudah dan banyak menerima rujukan. Berdasarkan temuan itu, Pemkab Wonogiri mengeluarkan Surat Edaran (SE) ihwal sistem rujukan BPJS Kesehatan pada Oktober 2023.
“Pada intinya SE itu meminta puskesmas menggunakan aplikasi Pcare dalam sistem rujukan itu. Sebelumnya kan pakai aplikasi Simpus. Itu dua aplikasi yang dimiliki BPJS. Yang Simpus itu menurut kami sistemnya belum baik karena masih ada unsur subjektifnya. Artinya belum terdigitalisasi betul,” jelas dia.
Sejak terbit SE itu, ternyata pada Oktober 2023, ada lonjakan jumlah pasien rujukan dari puskesmas ke RSUD Wonogiri. Dia mencontohkan pada September 2023 pasien rujukan dari puskesmas ke RSUD sebanyak 939 pasien. Kemudian pada Oktober 2024 meningkat signifikan menjadi 2.034 pasien.
“Kesimpulan kami pada forum itu tadi, sistem rujukan BPJS ini yang perlu diperbaiki. Ada kesalahan sistem di sini, masalahnya pada sistem,” ungkap Supriyanto.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Setyarini, mengatakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan merupakan sistem tunggal yang digunakan di seluruh Indonesia. Dalam sistem itu rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan merupakan sistem berjenjang dan berdasarkan pemetaan.
Dia menjelaskan ketika faskes pertama seperti puskesmas dan klinik pertama mengeluarkan rujukan, pasien itu terlebih dahulu dirujuk ke rumah sakit tipe C atau D. Tetapi dengan catatan, kedua tipe rumah sakit itu memiliki tenaga kesehatan dan peralatan medis yang mampu menangani pasien yang dirujuk itu.
Pasien peserta BPJS bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B di Wonogiri atau RSUD Wonogiri ketika rumah sakit tipe C dan D sudah menerima pasien rujukan sebanyak 30%.
Selain itu, RSUD Wonogiri bisa langsung menerima rujukan pasien dari faskes pertama ketika rumah sakit tipe C dan D tidak mampu menangani pasien rujukan tersebut.
“Aturannya memang begitu. Itu sistem yang ditetapkan secara nasional. Tetapi nanti per 2024 sistem itu akan diubah. Tidak lagi menggunakan sistem berjenjang. Pasien peserta BPJS Kesehatan bisa langsung memilih faskes mana yang menurut mereka bisa menangani penyakitnya,” urai Setyarini saat ditemui Solopos.com di Kantor DPRD Wonogiri.
Dia menambahkan sistem rujukan BPJS itu juga berdasarkan pemetaan. Misalnya satu rumah sakit tipe C atau D menerima rujukan dari tujuh-delapan puskesmas saja.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi Solopos.com selepas public hearing, perwakilan BPJS Cabang Solo belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut. Tetapi dalam forum terbuka itu, perwakilan BPJS Cabang Solo menyampaikan BPJS tidak pernah memaksa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dirujuk di suatu faskes tertentu.
Peserta mendapatkan hak untuk memilih faskes yang dinilai baik menurut peserta sendiri. Mereka juga menyebut di Soloraya, selama ini hanya Wonogiri yang mempermasalahkan sistem rujukan BPJS.
Dalam forum itu, Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, Adhi Dharma, menunjukkan jumlah pasien rujukan dari puskemas dari Januari-Oktober 2023 secara berturut-turut 301, 290, 325, 564, 793, 774, 821, 889, 939, dan 2.034 pasien.
Data yang ditampilkan itu ada perbedaan dengan data yang dimiliki BPJS Solo. Solopos.com hanya bisa mencatat tiga bulan pertama 2023 jumlah rujukan pasien di RSUD Wonogiri dari Puskesmas versi BPJS Solo, yaitu 661, 625, dan 710 pasien.
Data itu berdasarkan klaim yang diajukan RSUD Wonogiri. Sementara itu, saat dimintai konfirmasi Solopos.com lebih jauh, perwakilan dari BPJS enggan menjawab perihal hal tersebut. Dia beralasan tidak mempunyai wewenang untuk menjawab permasalahan itu.