Solopos.com, WONOGIRI — Sejumlah kepala desa (kades) di Wonogiri mengaku dilema terkait penolakan Bantuan Keuangan Provinsi atau Bankeuprov Jateng 2024 yang sebelumnya disepakati oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Wonogiri.
Para kades itu menilai bantuan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan. Di sisi lain, dengan menerima bantuan itu mereka khawatir akan menimbulkan masalah pada kemudian hari.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Sebagai informasi, Papdesi Wonogiri menyatakan menolak Bankeuprov Jateng tahun anggaran 2024. Penolakan itu menyusul adanya indikasi beberapa desa merealisasikan anggaran itu tidak sesuai aturan sehingga diperiksa Polda Jateng pada 2023 lalu.
Kades Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri, Tarno, mengatakan meski Papdesi sudah menyatakan menolak Bankeuprov 2024, Desa Hargosari akan tetap mencarikan bantuan keuangan itu. Sebagai informasi, Desa Hargosari mendapat Bankeuprov dengan nilai paling tinggi pada 2024 yakni Rp1,4 miliar.
Nilai bantuan itu bahkan lebih besar dibandingkan dana desa yang diterima desa itu dari pemerintah pusat pada 2024 yakni senilai Rp1,2 miliar. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, ada 10 lokasi yang menjadi objek sasaran penggunaan Bankeuprov di Desa Hargosari.
Tarno menjelaskan bankeuprov akan digunakan antara lain untuk membangun dua jembatan dan beberapa ruas jalan desa.
“Kami akan tetap menerima Bankeuprov karena itu sudah masuk dalam APB [Anggaran Pendapatan dan Belanja] Desa. Selain itu, anggaran itu sangat berguna bagi desa kami. Kalau kami tolak, nanti kasihan warga,” kata Tarno saat dihubungi Solopos.com, Jumat (26/1/2024).
Dia memaparkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Hargosari belum baik. Maka tidak mungkin Bankeuprov senilai itu ditolak. Padahal untuk mendapatkan itu saja harus bersaing dengan desa lain.
Tidak Cukup Andalkan Dana Desa
Menurut dia, desa lain, terutama yang berada di wilayah perkotaan Wonogiri, bisa saja menolak Bankeuprov Jateng 2024 karena infrastruktur mereka sudah terbangun dengan baik. Di samping itu, luas wilayah dan kondisi geografis desa lain tidak seluas Desa Hargosari.
Menurut Tarno, Pemdes Hargosari tidak bisa hanya mengandalkan dana desa untuk membangun infrastruktur di desa. Penggunaan dana desa sudah ditentukan pemerintah pusat.
Adapun untuk anggaran pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa paling banyak sekitar Rp300 juta-Rp400 juta dengan risiko beberapa program lain tidak terlaksana. “Kalau kami tidak menerima Bankeuprov itu, pembangunan di desa kami akan ketinggalan oleh desa lain,” ungkap dia.
Tarno menegaskan meski mengaku dilema dengan penolakan Bankeuprov Jateng yang disuarakan Papdesi Wonogiri, dia tetap akan mencairkan bantuan itu demi masyarakat. Menurutnya, selama realisasi anggaran Bankeuprov itu dilaksanakan sesuai aturan, tidak akan ada masalah.
Kepala Desa Pandeyan, Sakino, juga mengaku dilema dengan adanya wacana penolakan Bankeuprov Jateng. Pada 2024 ini, Desa Pandeyan bakal menerima Bankeuprov senilai Rp375 juta untuk membangun infrastruktur jalan di tiga lokasi.
Namun, kepala desa yang sudah menjabat tiga periode itu memutuskan tidak mencairkan bantuan tersebut. Keputusan itu bukan karena dia takut menyalahgunakan anggaran tersebut, melainkan mengikuti suara mayoritas kepala desa di Wonogiri yang juga menolak Bankeuprov Jateng 2024.
“Ya kami ikut mayoritas saja. Ya sebenarnya cukup disayangkan karena itu untuk pembangunan. Tetapi mau bagaimana lagi, kami tidak mau dikira mau menang sendiri,” ujar Sakino.
Pembangunan Jalan Batal
Untuk diketahui, Desa Pandeyan merupakan salah satu desa yang dimintai keterangan oleh aparat Polda Jateng terkait penggunaan Bankeuprov tahun 2022-2023. Tarno menyebut saat itu pembangunan infrastruktur jalan memang dilakukan pihak ketiga, tidak swakelola.
Hal itu terpaksa dilakukan karena desa tidak memiliki kemampuan untuk menggarap proyek tersebut. Di sisi lain, pihak ketiga itu masih merupakan warga Desa Pandeyan.
Sakino menambahkan dengan memutuskan tidak mencairkan Bankeuprov, proyek jalan desa yang sudah disosialisasikan kepada warga itu batal terlaksana pada 2024 ini. Sebenarnya keputusan itu cukup berat diambil karena dia merasa tidak enak hati dengan warga.
“Tetapi tidak apa-apa, nanti saya akan beri pemahaman kepada warga lagi soal kenapa jalannya tidak jadi dibangun tahun ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Papdesi Wonogiri, Purwanto, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi antara koordinator wilayah antarkecamatan, Papdesi Wonogiri sepakat menolak Bankeuprov Jateng 2024.
Dia menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya penggunaan Banprov untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa-desa di Wonogiri banyak yang bermasalah.
Sedianya program itu diselenggarakan secara swakelola, tetapi banyak desa justru melaksanakan program itu dengan cara dilimpahkan kepada pihak ketiga.
”Kami berupaya memperbaiki masalah itu dengan cara menolak Bankeuprov 2024. Sebelumnya, penggunaan Bankeuprov untuk pengaspalan jalan [di desa] itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Itu kan salah. Kalau salah, yang disalahkan kan pasti kepala desa, bukan pihak ketiga yang mengerjakan,” kata Purwanto saat diwawancarai Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (25/1/2024).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
