Solopos.com, BOYOLALI — Kasus video viral seorang perempuan diduga Sekretaris Desa atau Sekdes di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, berinisial W, tengah melakukan intimidasi politik kepada ibu-ibu di desanya memacing keprihatinan warga. Perbuatan Sekdes itu disebut sebagai pelanggaran serius terhadap proses demokrasi.
Seorang warga Kemusu, Boyolali, Irfan Sholeh, kepada Solopos.com, Kamis (14/12/2023), mengaku menyayangkan hal tersebut. “Perangkat desa tersebut menekan warga untuk memilih salah satu calon. Saya sangat menyayangkan hal itu,” ujar dia.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Menurut Irfan, preferensi dan afiliasi politik perangkat desa kepada calon tertentu dapat mencederai proses demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, menurut dia, penting bagi perangkat desa untuk tak memakai pengaruh kekuasaannya.
“Preferensi atau afiliasi dengan calon tertentu mencederai demokrasi. Dalam konteks demokrasi sehat, penting bagi aparat desa atau institusi mana pun tidak menggunakan pengaruh kekuasaannya dalam keterlibatan politik,” urai dia mengenai video viral Sekdes intimidasi warga di Nogosari, Boyolali,
Irfan menyatakan penggunaan pengaruh kekuasaan untuk menggiring masyarakat ke calon tertentu telah melanggar aspek netralitas. Sehingga integritas perangkat bersangkutan dipertanyakan karena kebebasan memilih sudah tak dijamin.
“Penggunaan pengaruh tersebut dapat mengganggu netralitas dan integritas proses pemilihan umum. Seharusnya pemilu didasarkan kepada kebebasan menentukan pilihan dan keadilan bagi seluruh warga negara,” kata dia.
Irfan berharap Bawaslu Boyolali bisa mengusut video viral Sekdes yang intimidasi warga di Nogosari itu dan mewujudkan harapan masyarakat dalam menjaga netralitas dan keadilan Pemilu 2024. Jangan sampai intervensi perangkat desa mempengaruhi pemilihan calon terus terjadi dan berulang di Boyolali.
“Saya berharap Bawaslu Boyolali dapat menjadi harapan masyarakat dalam menjaga keadilan Pemilu dengan independensi. Intervensi aparat desa mempengaruhi pemilihan calon adalah pelanggaran serius demokrasi,” sambung dia.
Hasil Penelusuran Bawaslu Boyolali
Irfan menilai perlunya penegakan hukum secara tegas agar Pemilu berjalan sesuai aturan main dan memberikan keyakinan hukum kepada masyarakat. Dia berharap jajaran Bawaslu Boyolali melakukan pengawasan total.
“Lakukan pengecekan komprehensif di wilayah-wilayah yang diduga terjadi hal serupa. Dengan melakukan pemantauan yang menyeluruh, Bawaslu dapat menunjukkan keseriusannya memastikan integritas Pemilu 2024,” urai dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, video seorang perempuan diduga Sekdes di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, berinisial W, tengah melakukan intimidasi politik kepada ibu-ibu di desanya viral di media sosial.
Video tersebut viral salah satunya setelah diunggah di akun X (sebelumnya Twitter) @PartaiSocmed pada Jumat (8/12/2023). Terlihat dalam video itu sekumpulan ibu-ibu berpakaian seragam sedang duduk lesehan bersama.
Kemudian, dalam video tersebut terdengar suara perempuan yang disebut sebagai Sekdes salah satu desa di Kecamatan Nogosari. Suara perempuan tersebut melakukan intimidasi politik kepada masyarakat dengan mengancam akan mencabut bantuan program keluarga harapan (PKH) jika tidak “tegak lurus”.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Widodo, menyampaikan telah menindaklanjuti viralnya video itu dengan membentuk tim untuk melakukan penelusuran.
Penelusuran dilakukan dengan menemui yang bersangkutan dan bertemu orang dalam video tersebut sebagai saksi. Ia menyampaikan Bawaslu Boyolali menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebelum menemukan bukti-bukti terkait video tersebut.
Hingga Jumat (15/12/2023), dari informasi yang diperoleh Solopos.com, Bawaslu Boyolali belum membuat kesimpulan terkait hasil penelusuran terkait video viral Sekdes W.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
