SOLOPOS.COM - Anggota Komisi B DPRD Jateng berdiskusi dengan pemangku kepentingan ihwal pupuk bersubsidi di KPL di Kampung Wonowoso, Sine, Sragen Kota, Jumat (26/4/2024). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng disambati masalah serapan pupuk yang masih rendah saat berkunjung ke Sragen, Jumat (26/4/2024). Mereka mendatangi Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kampung Wonowoso, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen Kota, untuk berdialog tentang serapan pupuk yang rendah.
Berdasarkan data serapan pupuk dari Pupuk Indonesia (PI), untuk serapan pupuk urea sebanyak 38,22% dari alokasi 8.470,508 ton atau baru terserap 1.506,992 ton. Sedangkan serapan untuk pupuk NPK (baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan) sebesar 1.787,881 ton atau 26,54% dari total alokasi 4.250,069 ton.
Problem serapan pupuk yang rendah itu disusul dengan adanya informasi tentang pupuk bersubsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan isunya ada yang dijual di media sosial (medsos).
Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sarno, saat ditemui wartawan, Jumat sore, menerangkan dilarang menjual pupuk di atas HET. Pelakunya bisa ditindak pihak berwenang serta pengecer yang menjualnya bisa dikenai sanksi.
Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sarno, saat ditemui wartawan, Jumat sore, menerangkan dilarang menjual pupuk di atas HET. Pelakunya bisa ditindak pihak berwenang serta pengecer yang menjualnya bisa dikenai sanksi.
Pupuk bersubsidi, sambungnya, mestinya dijual kepada petani yang terdaftar dari e-alokasi atau rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK).
“Kami berkunjung ke Sragen itu untuk kepentingan pembahasan raperda yang sedang kami susun. Kemudian Komisi B mendapat keluhan persoalan pupuk di Sragen. Saya kira sulit melacak oknum yang menjual pupuk di atas HET atau yang dijual di medsos. Kami sempat meminta orang untuk ikut beli tetapi tidak berhasil karena mereka sepertinya paham,” jelasnya.
Selain itu, Sarno juga mendapat keluhan tentang rendahnya serapan pupuk bersubsidi di Sragen. Rendahnya serapan itu disebabkan saat petani butuh, pupuknya tidak ada. Begitu petani tidak butuh karena musim tanam sudah lewat, malah ada stok pupuk.
“Solusinya ya saat petani butuh pupuk di musim tanam maka pupuk harus tersedia sehingga petani mau menebusnya. Kalau sudah selesai masa pemupukan buat apa tebus pupuk. Kami akan kaji masalah ini letak permaslahan di distribusinya atau dimana,” katanya.
Sementara itu, politikus Partai Nasdem Sragen, Bambang Widjo Purwanto, mengatakan pada musim tanam (MT) III tidak mungkin serapan tinggi karena banyak sawah yang bero atau lahan tidur tidak ditanami mengingat ketersediaan air terbatas. Serapan pupuk paling tinggi justru ada di MT I dan II.
“Tadi dari Pupuk Indonesia bilang serapannya sudah 38% ternyata ada 10% yang masih ngendon di distributor atau KPL. Jadi persoalan pupuk ini menjadi pekerjaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Saya bilang KP3 Sragen tidak berfungsi,” ujarnya.
Bambang meminta ada jaminan dari KPL dan distributor bahwa saat petani butuh maka harus ada stok pupuk di KPL. Dia menyampaikan alokasi satu tahun itu tidak bisa dipukul rata 33% per musim karena di MT III serapannya pasti tidak maksimal. Dia mengusulnya mestinya pembagian alokasi itu 40% di MT I, 40% di MT II, dan 20% di MT III tetapi faktanya hanya 27% dari versi Dinas Pertanian.
Dewan Penasihat Distributor Pupuk CV Harum Tani Sragen, Hagung Susilo Bayu Aji, menyatakan stok pupuk aman dan sekarang sudah tersedia untuk dua pekan ke depan. Pupuk urea ada 8 ton begitu pula NPK. Dia menyatakan stok pupuk selalu siap setiap musim tanam.
“Penyerapan pupuk sekarang mencapai 47% dari alokasi selama setahun sebanyak 4.940 ton. Serapan itu sampai ke petani lewat 105 KPL yang terserbar di Kecamatan Sragen Kota, Karangmalang, Sidoharjo, Gondang, Miri, Sukodono, dan Jenar. Serapan kami terhitung lumayan karena harapan provinsi serapannya hanya 36%,” ujarnya.