Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menghibahkan anggaran senilai Rp47,2 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dilakukan Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi, dan Ketua Bawaslu Wonogiri Antonius Joko Wuryanto di Ruang Kerja Bupati Wonogiri, Senin (23/10/2023).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonogiri, Rahmat Imam Santoso, mengatakan anggaran hibah senilai total Rp47,2 miliar untuk Pilkada 2024 itu dibagikan kepada KPU Wonogiri senilai Rp36,1 miliar dan Bawaslu Wonogiri senilai Rp11,1 miliar.
Pencairan dana hibah itu telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.
Imam menjelaskan berdasarkan SE itu, pencairan dana hibah Pilkada 2024 dilakukan dua tahap. Tahap pertama pada 2023 sebesar 40% dan pada 2024 sebanyak 60%. Penyerapan anggaran baik di KPU maupun Bawaslu Wonogiri, paling banyak digunakan untuk pembentukan dan honorarium badan ad-hoc.
Dia mencontohkan anggaran untuk pembentukan badan ad-hoc KPU Wonogiri senilai Rp23,9 miliar. Sedangkan badan ad-hoc Bawaslu mencapai Rp1,6 miliar dan honorarium kesekretariatan senilai Rp2,4 miliar.
“Memang beban anggaran terbesar untuk honorarium badan ad-hoc. Apalagi ada kenaikan honorarium dibandingkan pada Pilkada sebelumnya,” kata Imam saat ditemui Solopos.com, Selasa (24/10/2023).
Dana Hibah dari Provinsi Jateng
Dia menambahkan ada kemungkinan Pilkada 2024 akan dimajukan dari jadwal sebelumnya pada November 2023 menjadi September 2023. Perubahan itu sudah dibahas di DPR. “Pada prinsipnya kami sudah siap, meskipun itu diajukan,” imbuh Imam.
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Humas KPU Wonogiri, Nursahid Agung Wijaya, menyampaikan anggaran dana hibah dari Pemkab Wonogiri untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 lebih besar dibandingkan Pilkada 2020.
Pada Pilkada 2020, dana hibah dari Pemkab Wonogiri senilai Rp29,2 miliar. Artinya ada kenaikan sebanyak Rp6,9 miliar. Menurut Sahid, salah satu yang menjadi penentu besaran dana hibah adalah jumlah badan adhoc.
Kementerian Keuangan sudah menentukan besaran honorarium untuk badan ad-hoc KPU di tingkat kabupaten/kota. “Hal itu berbeda dengan pemilu atau pilkada sebelumnya yang bisa diatur sendiri oleh KPU kabupaten/kota yang disesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah,” ujar dia.
Dia menyebut dana hibah untuk anggaran Pilkada 2024 sebesar 40% pada 2023 ini dicairkan dari rekening Pemkab Wonogiri ke rekening KPU Wonogiri paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Wonogiri, Joko Wuryanto, mengatakan Pilkada 2024 akan digelar serentak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Maka dari itu, akan ada pula dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, termasuk Wonogiri.
“Hanya, kami belum tahu nilai dana hibah dari provinsi itu berapa. Yang jelas nanti ada pembagian, misalnya dana hibah dari Pemkab Wonogiri untuk honorarium pengawas kecamatan. Kemudian dana hibah dari Pemerintah Provinsi untuk pengawas di tingkat bawahnya,” kata Joko.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
