SOLOPOS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen, Dwi Budhi Prasetya menjelaskan tentang aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Foto diambil di wilayah Kecamatan Sragen, Sragen, pada Kamis (16/11/2023). (Solopos.com/Galih Aprilia Wibowo)
Solopos.com, SRAGEN — Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) petahana merasa Pemilu 2024 nuansanya seperti pemilihan kepala desa (pilkades) karena masifnya politik uang atau money politics. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen menyatakan belum menerima laporan terkait indikasi politik uang selama proses Pemilu 2024.
Respons tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya, kepada Solopos.com, Kamis (22/2/2024). Budhi, sapaanya, mengatakan selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu selalu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang.
“Karena tidak ada laporan yang masuk ke kami [Bawaslu], maka kami belum bisa memastikan kebenarannya,” ujar Budhi.
Dia menjelaskan sosialisasi agar masyarakat menolak politik uang itu dilakukan lewat pertemuan secara langsung maupun melalui media dosial. Dia mengatakan semua sosialisasi itu menekankan masyarakat untuk menolak politik uang.
Dia menjelaskan sosialisasi agar masyarakat menolak politik uang itu dilakukan lewat pertemuan secara langsung maupun melalui media dosial. Dia mengatakan semua sosialisasi itu menekankan masyarakat untuk menolak politik uang.
“Kami juga membentuk desa anti-politik uang dan patroli masa tenang dengan tim dari Sentra Penagakan Hukum Terpadu [Gakkumdu],” ujarnya.
Sentra Gakkumdu itu terdiri atas unsur Bawaslu, Polres Sragen, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen. Sementara ada tiga desa anti-politik uang, yaitu Desa Pendem di Kecamatan Sumberlawang, Desa Tegaldowo di Gemolong, dan Desa Jambanan di Sidoharjo.
Anggota Bawaslu Sragen yang membidangi penanganan pelanggaran dan data informasi, Kukuh Cahyono, mengaku juga tidak menemukan indikasi politik uang selama pengawasan di lapangan.
“Kami juga sudah menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan [Panwascam] dan desa [Pengawas Kelurahan dan Desa] untuk mengawasi indikasi politik uang secara ketat dan diperkuat pengawasannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sragen, Suparno, menyebut Pemilu 2024 rasa pilkades. “Adu program dan adu ideologi kurang diminati. Yang digandrungi malah yang instan,” katanya.
Demikian pula caleg petahana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fathurrohman, menyebut indikasi politik uang benar-benar terjadi dan hal itulah yang menentukan siapa yang jadi legislator.
“Siapa yang punya duit, yang amplopnya besar akan jadi pemenang. Ada contoh satu orang ada yang mendapat delapan amplop dan setelah dibuka nilainya Rp640.000,” jelasnya.