SOLOPOS.COM - Bupati Boyolali, M Said Hidayat, saat menghadiri apel siaga Bawaslu di Alun-alun Kidul Boyolali, Senin (27/11/2023). (Solopos/Ni’matul Faizah)
Solopos.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, M Said Hidayat, tak ambil pusing dengan kabar yang menyebut dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pungutan liar (pungli) kepada ASN untuk memenangkan parpol dan capres tersebut di Pemilu 2024.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabar Bupati Said bersama sejumlah pejabat hingga koordinator paguyuban aparatur sipil negeri (ASN) di Boyolali dilaporkan ke KPK beredar di media sosial.
Kabar itu diunggah akun X (sebelumnya Twitter) @PartaiSocmed, Rabu (22/11/2023) sore. Dalam unggahan itu disebutkan Bupati hingga koordinator paguyuban ASN Boyolali dilaporkan atas dugaan pungli.
Unggahan akun X @PartaiSocmed tersebut menyertakan foto surat penerimaan dokumen pelaporan Bupati Boyolali ke KPK dengan keterangan satu bendel diterima oleh KPK tersebut pada Senin (20/11/2023).
Unggahan akun X @PartaiSocmed tersebut menyertakan foto surat penerimaan dokumen pelaporan Bupati Boyolali ke KPK dengan keterangan satu bendel diterima oleh KPK tersebut pada Senin (20/11/2023).
Dalam utasnya, akun @PartaiSocmed menyebut pungli kepada ASN Boyolali itu sangat sistematis mulai dari ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), kecamatan, hingga di lingkungan sekitar.
“Saya tidak menanggapi laporan itu, apakah laporan itu secara riil tersampaikan atau tidak. Wong kemarin saya hanya dapat potongan fotokopian itu. Maka kalau potongan fotokopian, bagaimana kami harus menanggapi?” kata Said saat dimintai tanggapan wartawan di Alun-Alun Kidul, Senin (27/11/2023).
“Semua berkaitan dengan [kasus] itu. Bawaslu telah bekerja secara profesional. Artinya sudah turun langsung, klarifikasi beberapa persoalan yang dihadapi. Kewenangan ini Bupati tidak akan intervensi apa pun karena ini adalah kewenangan Bawaslu,” kata dia.
Ia mengatakan hal tersebut menjadi bagian pengawasan Pemilu oleh Bawaslu. Sehingga Said menghormati apa yang dilakukan Bawaslu Boyolali. Ditanya apakah ia terganggu dengan laporan ke KPK tersebut, Bupati mengatakan itu adalah hal wajar memasuki tahun politik.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengaku belum mengetahui terkait kabar Bupati hingga koordinator paguyuban ASN dilaporkan ke KPK atas dugaan pungli.
“Terkait dengan apa yang dilaporkan oleh siapa pun, kami kan belum tahu terkait kebenaran itu. Ya dipersilakan saja monggo,” kata dia saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (23/11/2023) sore.
Terkait laporan hingga KPK, Wiwis mengaku tidak tahu bahkan belum membaca dan melihat sendiri informasinya. Namun, ia mempersilakan hal tersebut untuk diproses.
Lebih jauh, ia mengatakan Pemkab Boyolali telah berkomitmen menjunjung tinggi netralitas ASN antara lain dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Bupati Boyolali Nomor 800/2673/5.3/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non-PNS dalam tahapan Pemilu 2024 di Pemkab Boyolali.
Ia juga meminta ASN di Boyolali untuk tetap tenang, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan publik sesuai tugas. Untuk menjaga netralitas ASN, Pemkab tengah membentuk Satgas Netralitas ASN.
Ia menjelaskan satgas tersebut adalah satgas internal Pemkab Boyolali. Wiwis mengatakan masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan sebelum surat pembentukan satgas itu ditandatangani Bupati Boyolali.
Ia meminta jika ada temuan terkait pelanggaran netralitas ASN, semua ASN bisa melaporkan ke Satgas untuk dilacak. “Tapi kalau publik [yang melapor] via media sosial seperti ini yang hak mereka juga untuk memanfaatkan media sosial. Enggak bisa juga kami cegah,” kata dia.
Seperti diketahui, netralitas ASN Boyolali belakangan menjadi sorotan setelah video seorang perempuan berseragam ASN Pemkab Boyolali yang menyebut-nyebut soal arahan untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo pada Pemilu dan Pilpres 2024 viral di media sosial, beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, perempuan berseragam ASN itu juga menyebut adanya permintaan iuran kepada ASN untuk biaya pemenangan parpol dan capres tersebut. Rekaman video itu diambil dari arah samping agak ke belakang sehingga wajah perempuan yang berbicara itu tidak terlihat jelas.
Bupati Boyolali M Said Hidayat sudah membantah terkait tuduhan dalam video itu. Begitu juga dengan DPC PDIP Boyolali.