Soloraya
Rabu, 18 Oktober 2023 - 13:45 WIB

Dinas Pertanian Sukoharjo Usul Rekomendasi BBM untuk Petani Cukup dari Kades

Kaled Hasby Ashshidiqy  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembelian BBM dengan jeriken. (Dok. Solopos.com)

Solopos.com, SUKOHARJO — Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Sukoharjo, Bagas Windaryanto, akan mengusulkan kepada Bupati agar kades/lurah bisa mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM untuk petani. Selama ini surat rekomendasi itu hanya dikeluarkan oleh dinasnya.

Hal ini disampaikan Bagas merespons tuntutan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sukoharjo yang ingin dipermudah dalam pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya adalah dengan mempermudah mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM untuk petani.

Advertisement

“Kami akan sampaikan usulan kepada Bupati agar penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM untuk petani bisa dilimpahkan kepada kades dan lurah. Ini agar petani bisa lebih mudah dan dekat mengurus surat rekomendasi tersebut,” ujar Bagas saat menemui perwakilan KTNA yang melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Sukoharjo, Selasa (17/10/2023), seperti dikutip Solopos.com dari situs Pemkab, Rabu (18/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Ketua KTNA Sukoharjo, Sukirno, juga ingin agar masa berlaku surat rekomendasi tersebut tidak hanya satu bulan. Melainkan berlaku satu musim tanam. “Kami ingin surat rekomendasi pembelian BBM untuk petani bisa berlaku satu musim tanam, sehingga petani tidak perlu sering-sering mengurus surat rekomendasi,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM Sukoharjo, Iwan Setiyono, menyebut kuota jenis BBM tertentu (termasuk untuk pertanian) untuk 2024 sebanyak 99.157 kiloliter.

Advertisement

“Yang perlu dipikirkan teknisnya jika rekomendasi pembelian BBM dikeluarkan oleh kades/lurah karena ada kuota untuk satu tahun. Jangan sampai kuota habis sebelum waktunya,” ujar Iwan.

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Dahono Marlianto, menyatakan dukungan serupa. Selaku penyangga pangan, menurutnya, sudah seharusnya Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan yang pro petani.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif