Pelanggaran terbanyak melibatkan kelalaian dalam proses Pemilu (58 Teradu), tidak melaksanakan tugas/wewenang (32 teradu), pelanggaran hukum (28 teradu), konflik kepentingan (26 teradu), dan perlakuan tidak adil (23 teradu).
Dalam hal prinsip, pelanggaran terbanyak terjadi pada prinsip profesional (161), diikuti oleh berkepastian hukum (16), akuntabel (14), dan proporsional (12).
Dalam hal prinsip, pelanggaran terbanyak terjadi pada prinsip profesional (161), diikuti oleh berkepastian hukum (16), akuntabel (14), dan proporsional (12).
Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah aduan tertinggi, yaitu 49, diikuti oleh Jawa Barat (29), Aceh (22), Jawa Timur (17), Sumatera Selatan (16), dan Sulawesi Selatan (16).
“Tahun ini ada pergeseran karena tahun-tahun sebelumnya Provinsi Papua selalu menjadi daerah yang paling banyak aduannya. Untuk tahun 2023 hanya ada 11 aduan dari Provinsi Papua,” ungkap Dewi.
“Dari 299 aduan, 269 aduan disampaikan oleh masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sangat tinggi. DKPP ternyata sudah menjadi tempat yang dipilih masyarakat untuk mencari keadilan,” terang Dewi.
Ia memperingatkan agar tetap waspada terhadap angka ini, meskipun jumlah teradu yang diputuskan oleh DKPP di 2023 terbilang rendah jika dibandingkan Pemilu sebelumnya. Dia menekankan pentingnya antisipasi untuk mencegah peningkatan jumlah perkara yang cepat menjelang tahapan-tahapan pemilu berikutnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, mengatakan pelaporan Bawaslu ke DKPP menjadi wujud partisipasi masyarakat.
“Kami mengapresiasi, bukan berarti kami bangga dilaporkan nomor dua di DKPP. Tetapi dengan cara seperti itu artinya kami diawasi masyarakat. Itu memacu kami untuk selalu menjaga integritas dan profesionalitas kami sebagai penyelenggara pemilu,” ungkap Rochmad.
Ia berharap di Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pemungutan suara bahkan setelah berlangsungnya pemungutan suara akan berjalan dengan kondusif, berkualitas dan bermartabat. Sehingga hasil pemilu di Sukoharjo bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo.