DBDSolopos.com, SRAGEN — Setelah dua kasus kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) dan demam dengue (DD), kini ditemukan lagi tiga anak di Dukuh Pilangsari, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Sragen yang mengalami panas.
Sementara itu, dari hasil penyelidikan epidemiologi (PE) di dukuh tersebut menemukam house index (HI) atau temuan jentik meningkat dari 10% menjadi 33%. Temuan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) DBD di Gedung KPRI Sragen, Rabu (7/2/2024).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dalam rakor yang diinisiasi Pemkab Sragen itu dihadiri seluruh stakeholders kesehatan mulai tingkat PKK sampai tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Perangkat Desa Pilangsari, Paniyo, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bisa menjadwalkan rutin untuk kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara aktif setiap bulan sekali. Desakan itu disampaikan Paniyo mengingat sudah ada dua kasus kematian karena demam di Dukuh Pilangsari.
“Apabila dijadwalkan dari Dinkes maka gerakan penanganan nyamuk bisa lebih efektif,” ujarnya.
Kasi Kesra Kecamatan Ngrampal, Daru Riyanto, menyampaikan setelah ada kasus kematian dua anak itu ternyata masih ada tiga anak yang mengalami demam. Hal tersebut warga membuat khawatir.
“Kami masih khawatir. Ada tiga anak yang masih panas. Kami usul Dinkes bisa mengeluarkan surat edaran yang berisi gerakan PSN berbasis keluarga. Kami dari Kecamatan Ngrampal memeriksa jentik tetapi kesadaran warganya masih kurang peduli dan belum tumbuh,” ujarnya.
Dia meminta dengan adanya surat edaran itu maka gerakan PSN di tingkat masyarakat tumbuh. Gerakan bersama berbasis keluarga itu, kata dia, anggarannya juga bersama dan bila rutin maka bisa efektif dan irit.
Kepala Dinkes Sragen, Udayanti Proborini, menyepakati usulan Kecamatan Ngrampal. Dia mengatakan Sragen sudah punya gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik). “Nanti edaran itu bukan hanya dari Dinkes tetapi oleh pejabat di atasnya, Sekretaris Daerah atau Bupati,” ujarnya.
Udayanti mengatakan PSN itu butuh pemberdayaan masyarakat. Dia berharap masyarakat lebih peka dan bisa serentak melakukan PSN, minimal di lingkungan rumah masing-masing. Dia mengakui sumber daya manusia (SDM) di Dinkes itu terbatas sehingga peran serta masyarakat dibutuhkan.
“Dari laporan petugas PE, khusus di Pilangsari ternyata angka HI bertambah tinggi dari 10% naik menjadi 33%. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk PSN di lingkungan rumah. HI itu normalnya hanya 5%. Masyarakat butuh edukasi agar sadar PSN,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
