Solopos.com, SUKOHARJO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo memusnahkan ribuan surat suara rusak maupun kelebihan cetak. Pemusnahan dilakukan dengan dibakar di Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/2/2024).
Selain memusnahkan surat suara rusak, KPU Sukoharjo juga telah memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ketua KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, menyebut surat suara rusak yang dimusnahkan terdiri atas surat suara pilpres sebanyak 1.313 lembar, dan surat suara pemilihan DPR sebanyak 306 lembar. Lalu 535 lembar surat suara pemilihan DPD, 197 lembar surat suara pemilihan DPRD Provinsi Jateng.
Sementara surat suara rusak pemiihan DPRD Sukoharjo sebanyak 280 lembar dengan rincian kerusakan pada daerah pilihan (dapil) 1 sebanyak 171 lembar. Kemudian dapil 2 sebanyak 30 lembar, dapil 3 sebanyak 29 lembar, dapil 4 sebanyak 6 lembar serta dapil 5 sebanyak 44 lembar.
“Paling banyak memang surat suara pilpres karena kelebihan cetak. Untuk yang dimusnahkan selain kelebihan cetak juga yang tidak sesuai standar,” ungkap Syakbani.
KPU Sukoharjo juga telah memetakan TPS rawan bencana. Sebagian berada di wilayah di sepanjang aliran Bengawan Solo yang rawan meluap akibat tingginya intensitas hujan.
“Di Sukoharjo wilayah tergenang meliputi Gadingan dan Laban di Kecamatan Mojolaban. Lalu Langenharjo dan Kadokan di Kecamatan Grogol,” bebernya.
KPU bersama stakeholder terkait telah memitigasi TPS yang rawan bencana tersebut. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS) juga sudah dibekali bagaimana mempersiapkan TPS yang rawan bencana terutama banjir.
Mereka diminta menyiapkan tempat yang lebih tinggi agar genangan air tidak menjangkau wilayah tersebut. PPK juga diminta untuk mempersiapkan perahu karet dan panggung atau loteng di wilayah rawan banjir.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, menekankan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk selalu berpijak pada regulasi dan aturan.
“Kami instruksikan untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua stakeholder di wilayah tersebut agar pelaksanaan pemungutan suara bisa berlangsung dengan baik,” beber Rochmad.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
