Solopos.com, KLATEN–Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Letnan Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa, menggelar kunjungan kerja di wilayah Kodim 0723/Klaten, Rabu (6/12/2023). Pada kesempatan itu, Danpusterad didampingi Kasrem 074/Warastratama, Letkol Inf Devy Kristiono, menekankan netralitas TNI pada Pemilu 2024.
Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0723/Klaten, Mayor Cba Joko Prasetyo, menjelaskan kehadiran Danpusterad untuk memberikan arahan kepada prajurit dan PNS di Kodim Klaten. Kasdim menjelaskan arahan itu menjadi pedoman bagi prajurit dan PNS untuk melaksanakan tugas mereka.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Sementara itu, Danpusterad, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, menjelaskan Pusterad bertugas menangani masalah pengawasan teritorial yakni melakukan pengawasan wilayah seperti kondisi wilayah, kesehatan masyarakat dan pelaksanaan TMMD untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apa pun dinamika masalah wilayah harus dengan kerja sama. Babinsa adalah ujung tombak kami, tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI saat ini sangat tinggi. Untuk itu, kami mengingatkan Babinsa karena mereka melakukan pengamaann di lapangan pada Pemilu 2024 mendatang, sehingga pesta demokrasi terlaksana dengan aman dan lancar,” kata Danpusterad berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Kodim 0723/Klaten.
Danpusterad juga memberikan arahan dan pembekalan pengetahuan serta penekanan kepada seluruh Babinsa Kodim 0723/Klaten. Dia menjelaskan tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI nyaris sempurna, mencapai 95 persen. “Ini adalah peran para Babinsa,” jelas Danpusterad.
Danpusterad juga mengingatkan terkait fungsi utama pembinaan teritorial, di antaranya penataan wilayah pertahanan darat, pembinaan bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan dan pembinaan kondisi sosial.
Danpusterad menekankan tentang Netralitas TNI pada Pemilu 2024 mendatang. TNI dilarang memberi dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon).
“Prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan parpol beserta paslon yang diusung akan ditindak tegas. Jangan ada yang coba-coba memihak salah satu calon. Netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
