Solopos.com, BOYOLALI — Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden-wakil presiden sudah di depan mata. Tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih bakal mencoblos di TPS-TPS yang disediakan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Di Boyolali, berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 825.630 warga yang memiliki hak pilih. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 22 kecamatan totalnya 3.409 tempat.
Kursi DPRD Boyolali yang diperebutkan pada Pemilu 2024 ini ada 50 kursi dengan jumlah total caleg yang bertarung sebanyak 454 orang. Mereka bertarung di lima daerah pemilihan (dapil).
Pada Pemilu 2019 lalu, kursi DPRD Boyolali dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat itu, dari 45 kursi yang ada, sebanyak 35 kursi diduduki caleg dari PDIP.
Sisa sebanyak 10 kursi diduduki empat caleg dari Partai Golkar, tiga caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan satu caleg dari Partai Gerindra.
Pada Pemilu 2024 ini, jumlah kursi anggota DPRD Boyolali yang akan diperebutkan bertambah jadi 50 kursi. Alokasi kursi itu dibagi ke lima dapil dengan alokasi terbanyak di Dapil IV dan V.
Keputusan soal pembagian dapil tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024.
Dapil I meliputi wilayah Ampel, Boyolali, Mojosongo, dan Teras dengan alokasi 10 kursi. Dapil II (Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari, dan Gladagsari) dengan alokasi sembilan kursi.
Dapil III (Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, dan Juwangi) dengan alokasi sembilan kursi. Dapil IV (Nogosari, Simo, Klego, dan Andong) dengan alokasi 11 kursi. Lalu Dapil V (Sawit, Banyudono, Sambi, dan Ngemplak) dengan alokasi 11 kursi.
Kekuatan Patahana
Pengamat politik Boyolali, Rubiyanto, menilai peta Pemilu 2024 tidak banyak berubah dibanding 2019, masih dikuasai PDIP. Hal tersebut karena incumbent atau petahana dari partai berlogo kepala banteng tersebut juga bertarung lagi pada tahun ini.
“Rara-rata incumbent berasal dari PDIP. Sebagai incumbent tentu punya modal awal karena pernah berkontestasi, sehingga secara jaringan atau resources dia sudah punya dulu. Jaringan dan pendanaan itu yang paling penting saat Pemilu,” kata Rubiyanto kepada Solopos.com, Senin (29/1/2024).
Berbeda dengan caleg-caleg baru, Rubi mengatakan mereka harus membangun jejaring. Tak hanya itu, ia mengungkapkan partai-partai lain harus bisa mengambil celah yang belum diambil PDIP demi merebut kursi legislatif di Boyolali.
Ia mengatakan para caleg harus bisa meyakinkan kepada pemilih. Proses meyakinkan untuk dipilih tersebut berawal dari warga kenal terhadap caleg tersebut dan program-programnya.
“Kalau bicara soal kampanye, justru yang lebih terasa kampanye Pilpres dibanding Pileg, karena saat ini strateginya [para caleg] lebih banyak door to door kemudian masuk ke kelompok strategis,” kata dia.
Kelompok-kelompok strategis yang dimaksud Rubi contohnya kelompok masyarakat dan komunitas dengan massa yang banyak sehingga kampanye efektif. Untuk menarik minat generasi muda, ia juga menyarankan para caleg berkampanye sesuai minat mereka seperti kampanye lewat media sosial dan media massa.
Lebih lanjut, terkait perebutan suara, Rubiyanto mengatakan para caleg memiliki strategi untuk mempengaruhi dan mendekati pemilih. Salah satunya yaitu lewat sukarelawan yang menjadi kepanjangan tangan para caleg.
Semakin banyak tim yang dimiliki, tutur Rubi, akan semakin efektif untuk menjangkau pemilih. “Jadi caleg itu mempunyai tim yang kemudian timnya bekerja mencoba mengenalkan dia kepada masyarakat,” kata dia.
Tingkat Persaingan: Tak Ada Dapil Neraka
Bicara tingkat persaingan di dapil, Rubiyanto menilai kurang pas jika di Boyolali disebut ada dapil neraka. Rubi menilai sebutan dapil neraka seolah terjadi perang atau perebutan suara antarpartai.
Kenyataannya, ia justru tidak melihat perebutan suara antarpartai yang menonjol karena jika berkaca dari Pemilu 2019, Boyolali dikuasai satu parpol yakni PDIP. Rubi menilai persaingan justru akan terjadi antarcaleg di internal PDIP sendiri.
Walaupun begitu, Rubi tidak menampik ada dua dapil di Boyolali yang berpotensi memiliki tingkat persaingan antarpartai paling ketat karena ada incumbent dari berbagai partai sekaligus ketua-ketua partai di situ.
Pertama, Dapil IV yang meliputi Nogosari, Simo, Klego, dan Andong. Di dapil ini ada beberapa incumbent dari PDIP, PKS, dan PKB. Berdasarkan catatan Solopos.com, ada tiga caleg incumbent dari PDIP di Dapil IV yaitu Eni Susilowati, Tiyono, dan Gamma Wijaya.
Lalu, satu incumbent dari PKS atas nama Siti Zumrotun dan satu incumbent dari Partai Golkar, Agus Ali Rosidi. Rubi menjelaskan di dapil IV ada pula dua mantan kades yang nyaleg yaitu eks Kades Kacangan dan Andong. Ketua PAC PDIP Simo juga maju di dapil ini.
Tak ketinggalan ada mantan anggota DPRD periode sebelumnya yang juga kembali maju pada 2024 ini, yaitu Sri Susilo. Selain dapil IV, Rubi menyoroti dapil I yang juga tak kalah ketat.
Hal itu karena terdapat ketua-ketua partai sekaligus Ketua DPRD Boyolali saat ini, Marsono, yang bertarung di dapil tersebut. Dapil I meliputi wilayah Ampel, Boyolali, Mojosongo, dan Teras.
Pimpinan partai lainnya yang maju di Dapil I ada Ketua DPC PDIP Boyolali sekaligus incumbent Susetya Kusuma DH, Ketua DPD Partai Golkar Boyolali yang juga incumbent Fuadi.
Gibran Effects
Kemudian Ketua DPD PKS Boyolali Nur Arifin, Ketua DPD PAN Boyolali Suhedi, dan ada pula caleg incumbent dari PKS di Dapil I, Muslimin.
Menanggapi dominasi PDIP di Boyolali, Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin, tak menampik dominasi parpol tersebut sangat kuat. Arifin mencontohkan selain 35 kursi DPRD, jabatan bupati-wakil bupati juga dipegang kader PDIP.
Namun, ia menyoroti munculnya nama Gibran yang dulunya kader PDIP menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto yang menurutnya bakal mengubah peta politik di Boyolali.
“Bagaimanapun pendukung Pak Gibran di Boyolali tentu tidak sedikit. Sementara pendukung Pak Ganjar pasti yang PDIP struktural ada di situ. Di situlah kemudian kami ingin menciptakan iklim demokrasi di Boyolali menjadi lebih hidup,” kata dia.
Ia optimistis dengan suasana Pemilu 2024 yang lebih berwarna membuat iklim demokrasi bisa terwujud sehingga nantinya rakyat bisa menyalurkan hak pilih dengan bebas tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
“Di lapangan kami juga menjadi bagian dari kompetisi Pemilu ini, pasti kami akan berusaha keras supaya masyarakat bisa melihat dengan merdeka dalam memberikan aspirasi hak pilihnya,” kata dia.
Bicara target PKS di DPRD Boyolali pada Pemilu 2024, Arifin menyampaikan berdasarkan amanah Musyawarah Daerah (Musda) PKS Boyolali, partainya menargetkan delapan kursi, bertambah lima kursi dibanding perolehan pada Pemilu 2019 yang hanya tiga kursi.
Nur Arifin juga menyampaikan partainya berusaha menaikkan elektabilitas di Boyolali pada 2024. Diketahui, PKS Boyolali sering menyelenggarakan flashmob dan bertemu dengan masyarakat di masa kampanye.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Boyolali, Eko Mujiono, juga mengamini partainya harus mencari celah dari PDIP agar bisa membesarkan PKB di Boyolali. Saat ini, ada dua kursi PKB di DPRD Boyolali.
Perjalanan Anggota DPRD 2019-2024
Eko menargetkan jumlah tersebut naik menjadi satu kursi tiap dapil atau total lima kursi PKB di DPRD Boyolali. “Caranya, kami mengambil caleg-caleg potensial untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya di masing-masing dapil. Kami juga melakukan sosialisasi [tentang program PKB],” kata dia.
Sebagai informasi, 45 anggota DPRD Boyolali hasil Pemilu 2019 dilantik 19 Agustus 2019 di Gedung DPRD Boyolali. “Mereka terdiri atas 35 anggota dari PDIP, empat anggota dari Partai Golkar, tiga anggota dari PKS, dua anggota dari PKB, dan satu anggota dari Partai Gerindra,” kata Sekretaris DPRD Boyolali, Totok Eko YP.
Daftar anggota DPRD Boyolali dari PDIP yang dilantik yaitu Marsono, Susetya Kusuma DH, Dwi Adi Agung N, Sri Yekti, Tatik Anggraini, Dimas Febi R, Subagyo, Wasana Agung R, Suyamti, Joko Mulyono, Joko Maryanto.
Kemudian Tri Ismiyati, Ani Hartanti, Bowo Hartono, Dwi Fajar Nirwana, Suyud Widodo, Suripto, Ngadiran, Joko Santosa, Nugroho, Tiyono, Suryanti, Gamma Wijaya.
Lalu Eni Susilowati, Sri Wiharti, Ribut Budi S, Miftahudin, S. Paryanto, Agung Supardi, Suyadi, Agus Sunaryo, Eka Wardaya, Eka Supriyatin, Nita Dewi Yuliani, dan Sigit Supama.
Dalam perjalanan, S Paryanto yang menjabat Ketua DPRD Boyolali meninggal dunia pada 2021 dan posisinya sebagai anggota DPRD digantikan oleh Nindyo Sulistyo melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Jabatan Ketua DPRD Boyolali kemudian beralih ke Marsono sejak 2021 hingga 2024 ini.
Di sisi lain, empat kursi DPRD Boyolali dari Partai Golkar diisi oleh Fuadi, Sarwono, Hesti Pranyani, dan Agus Ali Rosidi. Kemudian, kursi PKS dipegang Muslimin, Siti Zumrotun, dan Moh. Basuni.
Pada 2020, Moh Basuni meninggal dunia dan digantikan oleh Ali Hufroni lewat PAW. Dari PKB ada dua kursi dipegang Eko Mujianto dan Jasri. Sedangkan kursi dari Partai Gerindra dipegang Watiah. Namun, posisi Watiah digantikan oleh Siti Aminah melalui PAW.
Watiah diketahui mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Boyolali pada Pemilu 2024 ini lewat partai lain yaitu PDIP dari Dapil III.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
