Solopos.com, WONOGIRI — Meski Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Wonogiri masuk kategori sedang, antisipasi penanganan konflik dan kericuhan saat penyelenggaraan Pemilu tetap harus dilakukan, terutama oleh aparat keamanan mulai polisi hingga TNI.
Di sisi lain, penyelenggara pemilu harus berkomitmen melaksanakan Pemilu yang transparan dan akuntabel, sehingga potensi risiko terjadinya konflik bisa diminimalkan.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Kepala Polres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah melalui Kepala Seksi Humas Polres Wonogiri, AKP Anom Prabowo, mengatakan saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah bergulir. Aparat Polres Wonogiri sudah mulai memetakan potensi risiko tantangan dan gangguan dalam Pemilu 2024.
Selain itu, antisipasi penanganan konflik dan kericuhan yang sampai menimbulkan bentrok fisik saat Pemilu di Wonogiri pun dilakukan. Salah satu tindakan antisipasi itu dengan menggelar simulasi pengamanan dalam kota (sispamkota).
Simulasi melibatkan ratusan aparat Polres Wonogiri, anggota Kodim 0728/Wonogiri, dan sejumlah warga di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri, Senin (25/9/2023).
“Kami menggelar simulasi itu untuk melatih kembali personel Polres Wonogiri dalam menghadapi gangguan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Kami terjunkan 350 personel polisi dan sekitar 60 personel TNI,” kata Anom kepada Solopos.com, Senin.
Dia menerangkan simulasi itu berupa latihan penanganan kericuhan, aksi demo, disertasi tindakan vandalisme, dan bentrok fisik lainnya akibat penyelenggaraan Pemilu di Wonogiri.
Aparat kepolisian melengkapi diri mereka dengan alat pertahanan diri hingga sarana pembubaran massa seperti water cannon. Anom menjelaskan sebenarnya potensi gangguan Pemilu di Wonogiri cukup rendah.
Hal itu berdasarkan pengalaman Pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai cukup lancar dan kondusif meski ditemukan sejumlah pelanggaran seperti politik uang.
“Kalau sampai ricuh, bentrok, atau intimidasi pemilih atau peserta pemilu belum kami temukan di pemilu tahun-tahun kemarin. Wonogiri ini cukup aman. Tetapi antisipasi gangguan tetap harus dilakukan,” ujar dia.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri, Antonius Joko Wuryanto, mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Wonogiri masuk kategori sedang. Dengan IKP itu dia memprediksi Pemilu di Wonogiri relatif aman.
Upaya Pencegahan
Hal itu mengingat pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya juga lancar. Kendati demikian bukan berarti risiko gangguan pada Pemilu 2024 tidak ada.
Sebagai informasi, IKP merupakan instrumen deteksi dini potensi kerawanan Pemilu, sehingga hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi dan dicegah.
Menurut dia, Bawaslu Wonogiri bakal fokus pada pencegahan pelanggaran Pemilu. Upaya pencegahan ini dinilai akan menurunkan potensi konflik. Dia menjelaskan konflik atau masalah dalam Pemilu banyak diakibatkan munculnya pelanggaran.
Apalagi pelanggaran itu tidak segera ditindaklanjuti petugas terkait tentu berpotensi menimbulkan masalah atau konflik. “Makanya, kami fokus ke tindakan pencegahan. Termasuk kalau kami datang ke pertemuan terbatas partai, itu jangan dianggap kami mencari-cari kesalahan. Justru kami melegitimasi bahwa mereka tidak melanggar peraturan,” ujar dia.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan KPU berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai aturan, sehingga diharapkan tidak ada ekses dari pelaksanaan Pemilu itu.
Dia menyadari kunci kelancaran dan keberhasilan pemilu yaitu dengan menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel.
“Kami sangat terbuka kepada partai, masyarakat, dan Bawaslu. Tetapi keterbukaan itu bukan berarti melanggar aturan undang-undang yang lain, misalnya menampilkan informasi pribadi ke publik, tidak seperti itu. Mereka bisa memeriksa dan memverifikasi hasil pemilu kelak,” jelas Toto.
Selain itu, sambung dia, proses rekrutmen badan ad-hoc penyelenggara pemilu juga dilakukan secara ketat. Mereka dipastikan kompeten dan bisa berlaku adil dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan begitu potensi kecurangan juga bisa diminimalkan. Di sisi lain, pendidikan pemilih kepada warga terus dilakukan.
“Petugas sudah kami minta ke sosialisasi pemilu di kegiatan-kegiatan masyarakat misal pertemuan warga, acara perkumpulan warga, bahkan sampai kondangan. Kami juga masif melakukan pendidikan pemilik ke sekolah-sekolah,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
