Kemiskinan Diklaim Turun Penerima Bansos Malah Naik, Ini Kata Mensos di Boyolali

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau proses pengambilan uang dalam bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kunjungannya di Asrama Haji Donohudan, Jumat (1/2/2019). (Solopos - Nadia Lutfiana Mawarni)
05 Februari 2019 05:00 WIB Nadia Lutfiana Mawarni Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI—Indeks penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) secara nasional meningkat meskipun survei angka kemiskinan terakhir pada 2018 lalu dinyatakan menurun.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 mencatat penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,95 juta jiwa atau 9.82%. Sementara pada 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta jiwa atau 10,12%.

Di Boyolali, angka kemiskinan juga tercatat menurun secara signifikan. Pada 2018 jumlah penduduk miskin di Boyolali tinggal 98.230 jiwa atau 10,04%, lebih kecil dibandingkan 2017 yang mencapai 116.000 jiwa atau 11,96%.

Dipercepat

Namun, penurunan angka kemiskinan ini bertolak belakang dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial.

Data Kementerian Sosial menunjukkan pada 2019 ini alokasi PKH ditingkatkan menjadi Rp34,4 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp19,2 triliun. BPNT pada 2019 direncanakan menyasar 15,6 juta KPM. Meningkat 5,6 juta KPM dibandingkan tahun 2018 yang hanya menyasar 10 juta KPM.

Penyaluran bantuan tahun ini dipercepat pada Januari, April, Juli, dan Oktober dengan jumlah nominal sesuai ketentuan.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan masyarakat tidak seharusnya memandang jumlah penerima bantuan sosial dan angka kemiskinan sebagai sebuah dikotomi.

Rentan Miskin

“Kami hanya ingin percepatan dalam penurunan angka kemiskinan,” tutur Agus kepada wartawan di sela-sela Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jumat (1/2/2019).

Dengan percepatan itu, dia menargetkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2019 nanti hanya tersisa 9%. “Percepatan ini pula yang menyebabkan program PKH diperkuat, baik dari segi dana dan penerima KPM maupun sistem,” imbuh Agus.

Diakui Agus, program PKH dan BPNT menjadi solusi yang efektif agar keluarga rentan miskin tidak menjadi keluarga miskin.  Kelompok rentan miskin mengacu pada konsep The Bottom 40% yang dikemukakan oleh Bank Dunia.

Dia mengatakan 40% struktur masyarakat Indonesia masih terikat dengan berbagai macam bantuan sosial. “Kelompok inilah yang menjadi perhatian khusus negara,” ujarnya.

Kemensos juga membidik 800.000 penerima PKH tergraduasi. Para KPM didorong melakukan usaha mandiri seperti pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan meningkatkan ketrampilan agar tidak terus menerus bergantung pada PKH maupun BPNT.