SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah tak layak huni atau RTLH. (dok Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI — Jumlah rumah tak layak huni atau RTLH di Wonogiri berkurang 21.444 unit dalam kurun waktu empat tahun. Pada 2019, tercatat ada 25.002 unit RTLH. Jumlah itu berkurang jadi 3.558 unit per September 2023.
Kolaborasi dari berbagai sumber anggaran menjadi kunci dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Wonogiri. Dalam kolaborasi itu, dana desa berkontribusi besar menurunkan jumlah RTLH.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera KPP) Wonogiri, Purwadi, mengatakan Pemkab Wonogiri menargetkan zero RTLH pada 2024. Target itu dinilai sangat rasional dan diyakini bisa tercapai.
Terlebih Pemkab memiliki strategi khusus dalam penanganan RTLH dengan cara mengolaborasikan berbagai sumber anggaran. Purwadi menjelaskan setidaknya ada lima sumber anggaran dalam penanganan RTLH di Wonogiri.
Terlebih Pemkab memiliki strategi khusus dalam penanganan RTLH dengan cara mengolaborasikan berbagai sumber anggaran. Purwadi menjelaskan setidaknya ada lima sumber anggaran dalam penanganan RTLH di Wonogiri.
Kelima sumber itu yakni APBD kabupaten, APBD Provinsi, APBN, corporate social responsibility (CSR) perusahaan, dan dana desa. Penanganan RTLH dengan memanfaatkan berbagai sumber anggaran itu dinilai cukup berhasil menurunkan jumlah RTLH dari tahun ke tahun.
Dalam paparan penilaian lapangan Innovative Government Award 2023 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (11/20/2023), Purwadi menyebut per September 2023 jumlah RTLH di Wonogiri tinggal 3.558 unit.
Data Dispera KPP Wonogiri, sejak akhir 2019 sampai dengan 2023 total jumlah RTLH yang tertangani dari lima sumber anggaran tersebut sebanyak 16.743 unit. Dari jumlah itu, dana desa berkontribusi menangani 6.390 unit atau 38,17%.
Sementara APBD Kabupaten Wonogiri menangani 1.756 unit RTLH atau 10,49%. Sisanya sekitar 5.000 unit dari sumber lain seperti Baznas, PMI, komunitas, dan lain-lain.
Purwadi melanjutkan kolaborasi berbagai sumber anggaran ini juga dibarengi dengan sistem pendataan yang baik. Penanganan RTLH berdasarkan data tunggal by name by address, sehingga kemungkinannya kecil penyalurannya tidak tepat sasaran.
Selain itu, tanpa bantuan warga sekitar penerima bantuan penanganan RTLH, sulit bagi pemerintah menjalankan program tersebut. Sebab bantuan rehabilitasi RTLH dari berbagai sumber anggaran itu hanya bersifat stimulan.
Maka dari itu, gotong-royong masyarakat untuk membantu rehabilitasi RTLH juga menjadi kunci keberhasilan penurunan jumlah RTLH di Wonogiri. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menargetkan sisa RTLH sebanyak 3.558 unit bisa selesai direhab pada 2024.
Dia cukup yakin target itu bakal tercapai. Kolaborasi anggaran menjadi andalan dalam penanganan RTLH. Pada awal program ini berjalan, tidak mudah mengolaborasikan berbagai anggaran, terutama dana desa.
Sejumlah kepala desa pada awalnya keberatan dana desa dialokasikan untuk penanganan RTLH. Tetapi melalui pendekatan dan pemberian pemahaman, mereka akhirnya paham dan mau berkolaborasi dalam penanganan RTLH.
“Awal kami menjabat, pada 2016 ada sekitar 25.000 RTLH. Ada penurunan yang cukup signifikan. Maka kami optimistis pada 2024 nanti RTLH itu bisa kami selesaikan,” kata Joko Sutopo.
Jekek, sapaan akrabnya, tidak memungkiri anggaran APBD Wonogiri sangat terbatas untuk menangani RTLH. Oleh karena itu, Pemkab bersinergi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah desa, provinsi, pusat, dan CSR agar program peningkatan kualitas RTLH ini bisa rampung 100%.
Dia menyampaikan anggaran bantuan rehab RTLH yang berasal dari pemerintah dan CSR itu bersifat stimulan. Artinya belum tentu bisa membiayai seluruh kegiatan rehabilitasi rumah.
Maka dari itu, penanganan RTLH itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat sekitar dengan cara bergotong royong secara swadaya membantu proses rehabilitasi. “Budaya gotong royong yang masih erat di Wonogiri ini juga menjadi modal dalam menangani RTLH,” imbuh Jekek.