SOLOPOS.COM - Ilustrasi perbaikan jaringan listrik. (Dok Solopos)
Solopos.com, SRAGEN—PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sragen mencatat rata-rata permohonan pindah tiang listrik mencapai 10 pemohon per bulan. Pemindahan tiang listrik tersebut ada biayanya dan dibebankan kepada pelanggan.
Manager PLN ULP Sragen, Ardi, saat berbincang dengan wartawan di Sragen, Kamis (1/2/2024) sore, mengungkapkan sudah banyak permohonan pindah tiang listrik yang posisinya berada di pekarangan warga. Dia menyebut rata-rata per bulan ada 10 permohonan masuk ke PLN Sragen.
“Dalam pemindahan tiang listrik itu ada banyak pertimbangan, seperti jarak aman jaringan listrik 2,5 meter dari pohon atau bangunan. Pertimbangan lain berkaitan dengan aspek konstruksi, keselamatan umum, dan seterusnya,” jelas Ardi.
Dia menjelaskan pemindahan tiang listrik atas permintaan sendiri itu biasanya dengan alasan mengganggu atau berada di tengah pekarangan. Dia mengungkapkan dalam pemindahan tiang listrik ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan.
Kenapa ada biayanya? Ardi menjelaskan pemindahan tiang listrik itu merupakan pekerjaan pihak ketiga dan pekerjaannya di luar anggaran tahun berjalan yang ada di PLN.
“Ketika ada permohonan, kami menerjunkan orang untuk survei lapangan. Permintaan pemohon yang digeser kemana? Kebutuhan material seperti apa? Semua itu dihitung kemudian muncul RAB [rencana anggaran biaya]. Nah, RAB ini dikomunikasikan dengan pemohon kemudian nanti muncul kesepakatan dan nomor register untuk melakukan pembayaran di mana pun,” ujarnya.
Ardi menerangkan PLN tidak menerima uang tunai. Setelah biaya dibayar pemohon, jelas dia, ada petugas yang mengeksekusi. Dia mengatakan estimasi biaya setiap tiang itu ada perhitungan sendiri dan tidak sama karena situasi dan kondisinya berbeda-beda. Misalnya perubahan konstruksi dari CC2A menjadi CC8 jelas biayanya bereda.
Lebih lanjut, Ardi menjelaskan secara historis PLN dimandatkan pemerintah untuk mendistribusikan listrik ke masyarakat. Dengan adanya mandat itu, PLN berkoordinasi dengan aparatur di desa, termasuk dalam pemilihan lahan untuk keperluan pendirian tiang listrik. Terkadang, tiang listrik itu ada di lahan milik warga.
“Jadi mungkin dulu lahan itu kosong sehingga oleh pemilik lamanya diizinkan [didirikan tiang listrik]. Sekarang ada keturunan dari generasi sekian yang membangun rumah sehingga tiang listrik menjadi mengganggu. Saya yakin dulu PLN juga izin ke pemilik lahan,” ujarnya.