Solopos.com, WONOGIRI — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan bertemu dengan Mahfud Md pada Kamis (1/2/2024) sore ini terkait pengunduran diri calon wakil presiden nomor urut 3 itu dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).
Jokowi menyebut pengunduran diri itu sebagai hak Mahfud Md sebagai menteri. Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan selepas meninjau ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kota Wonogiri, Kamis (1/2/2024).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Dia mengaku sudah mengetahui rencana pengunduran diri Mahfud Md dari jabatanya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Hla itu hak [Mahfud Md sebagai menteri], saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu,” kata Jokowi.
Sebagai informasi, Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu (31/1/2024). Pengunduran diri itu terkait erat dengan status dirinya yang sebagai cawapres nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Dia mundur setelah menjabat sebagai menteri selama 4,5 tahun. Informasi dari Biro Pers Media Informasi Sekretariat Presiden, Mahfud Md telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1/2024) malam.
Dalam pertemuan itu, Mahfud meminta untuk menghadap dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Di sisi lain, dalam wawancara cegat di Wonogiri itu, Jokowi juga menanggapi Petisi Bulaksumur dari para akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk dirinya.
Petisi itu dibuat sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika politik nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024. “Itu hak demokrasi,” ujar Jokowi.
Petisi Bulaksumur dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, didampingi sejumlah guru besar lain di Balairung Gedung Pusat UGM di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, petisi dari civitas akademika UGM disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
Dia menilai telah terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan”.
“Pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata Koentjoro seperti dikutip Solopos.com dari berita resmi ugm.ac.id.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
