Solopos.com, WONOGIRI — Potensi anggaran untuk program ketahanan pangan desa di Wonogiri cukup besar yakni mencapai Rp51,88 miliar. Anggaran itu dari alokasi 20 persen dana desa, yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
Sebagai informasi, Wonogiri memiliki 251 desa di 25 kecamatan. Total dana desa yang digelontorkan ke seluruh desa itu pada 2023 ini sebanyak Rp252,7 miliar plus tambahan dana desa senilai Rp6,7 miliar untuk 48 desa.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, minimal 20% dari dana desa yang diterima tiap desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Dengan dasar itu, potensi anggaran program ketahanan pangan minimal Rp51,88 miliar.
Sayangnya, seperti diberitakan Solopos.com sebelumnya, mayoritas pemerintah desa di Wonogiri dinilai belum siap menjalankan program ketahanan pangan seusai amanah Permenkeu itu. Padahal, potensi sumber tanaman pangan lokal di Wonogiri sejatinya sangat besar dan beragam.
Contohnya sorgum dan ubi-ubian yang sangat potensial sebagai sumber pangan alternatif atau substitusi beras sebagai makanan pokok warga Wonogiri sekaligus mewujudkan ketahanan pangan.
Hal itu bisa dimulai dari desa dengan memaksimalkan anggaran dana desa sesuai alokasi untuk ketahanan pangan. Pemanfaatan dana desa untuk mewujudkan ketahanan pangan itu perlu kolaborasi semua pihak terkait.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Wonogiri, Niken Kuntari, mengakui selama ini Wonogiri masih bergantung dengan satu jenis produk pangan sebagai makanan pokok yaitu beras.
Kendati produksi beras di Wonogiri selalu mencukupi kebutuhan lokal dan bahkan surplus, tetapi hal itu tidak berarti memiliki ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Niken menyatakan ketergantungan pada satu jenis produk pangan berisiko terjadi krisis pangan apabila jenis pangan tersebut bermasalah. Misalnya terkena hama, gagal panen, atau harga melambung sehingga tidak lagi terjangkau.
Maka dari itu perlu keberagaman pangan sebagai makanan pokok. Sayangnya di Wonogiri keberagaman sebagai makanan pokok itu masih sulit.
Ketahanan Pangan Tecermin pada Keragaman Sumber Pangan
Ia mengatakan selama ini upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tecermin dari keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat di Wonogiri menemui sejumlah kendala. Salah satunya anggaran.
Menurut dia, perlu penggalakan gerakan pangan lokal melalui berbagai program. Akan tetapi, dia mengatakan hal itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Niken menyebut sebenarnya upaya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat sudah dilakukan termasuk ke desa, hanya belum optimal.
Niken menyebut desa memiliki peran penting untuk mendorong warganya tidak bergantung hanya pada satu jenis produk pangan. Apalagi desa memiliki alokasi untuk program ketahanan pangan bersumber dari dana desa sebanyak 20%.
“Tetapi kami memang belum berkolaborasi dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Kalau tidak salah memang selama ini pemanfaatan dana desa masih fokus pada infrastruktur ya,” kata Niken kepada Solopos.com, Rabu (4/10/2023).
Dia melanjutkan, pengelolaan Dana Desa merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [PMD] Wonogiri. Selama ini belum ada kerja sama antara Dispertan Pangan Wonogiri dan Dinas PMD dalam pemanfaatan dana desa untuk program ketahanan pangan.
“Selama ini kami belum diundang. Komunikasi kami dengan mereka memang masih kurang ya. Coba nanti kami akan koordinasikan itu,” ujar dia.
Menurut Niken, dengan anggaran sebesar itu desa bisa membuat program ketahanan pangan selain infrastruktur pertanian. Dia mencontohkan desa bisa mendorong warganya untuk membuat pekarangan pangan lestari, baik secara individu maupun kelompok. Tanaman yang ditanam diusahakan tanaman pangan yang bisa menjadi substitusi beras.
Tak hanya itu desa juga bisa mengusahakan warganya untuk budidaya atau ternak. “Seharusnya, desa itu memiliki lumbung pangan. Semacam cadangan pangan tetapi tingkat desa. Jadi semisal, dalam keadaan yang seperti, harga beras naik. Desa bisa menjual beras ke warga dengan harga yang murah,” imbuhnya.
Disesuaikan dengan Kebutuhan Desa
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Wonogiri, Antonius Purnama Adi, mengatakan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sudah terealisasi dengan baik sesuai aturan. Secara umum program yang dijalankan desa untuk ketahanan pangan antara lain pengadaan bibit tanaman pekarangan, pembangunan jalan usaha tani (JUT), dan irigasi.
Anton menilai sejak program ketahanan pangan bersumber dari dana desa itu berjalan, dinasnya sudah bekerja sama dengan Dispertan Pangan. Hal itu sudah secara otomatis terjalin.
“Kan di setiap kecamatan ada penyuluh-penyuluh pertanian. Mereka tangan panjang dari dinas. Mereka secara otomatis sudah mendampingi program itu di desa-desa,” ujar dia.
Dia melanjutkan program yang dijalankan desa untuk ketahanan pangan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan desa. Anton menilai warga Wonogiri tidak selalu bergantung pada beras. Kenyataannya, desa-desa di Wonogiri selatan seperti di Paranggupito itu juga memanfaatkan ubi-ubian untuk makanan pokok.
Tenaga Ahli Pendamping Desa Wonogiri, Satyagraha, menyampaikan tujuan dari pengalokasian dana desa untuk ketahanan pangan yakni sebagai penunjang ketahanan pangan nasional. Di Wonogiri, alokasi ketahanan pangan masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Hanya, ketika infrastruktur pendukung ketahanan pangan ini sudah rampung dikerjakan, desa-desa itu biasanya bingung untuk membuat program lain pada pos anggaran ketahanan pangan. Sebab pembangunan infrastruktur itu tidak dibarengi dengan manajemen perencanaan panjang, melainkan hanya spasial.
Pada sisi lain, Satya menyebut belum ada kolaborasi antara Dinas PMD dan Dispertan Pangan Wonogiri secara simultan dan berkelanjutan dalam memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan. Maka tidak kaget desa belum memiliki road map yang jelas terkait program ketahanan pangan.
“Ada beberapa desa yang sudah cukup visioner dan sejak awal sebelum ada alokasi ini [ketahanan pangan] sudah fokus di ketahanan pangan. Jadi mereka tidak kaget ketika ada ini, tetapi itu jumlah desanya tidak banyak,” kata Satya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
